Bansos tak efektif katrol perolehan suara

Sindonews.com - Bantuan sosial (bansos) yang selama ini dinilai dapat disalahgunakan peserta pemilu untuk mengkatrol perolehan suara pemilu ternyata faktanya tak terbukti di lapangan.

Rakyat yang semakin pragmatis telah mampu membedakan antara bansos yang diberikan pemerintah dengan uang yang diberikan calon legislator (caleg) untuk memilihnya.

“Kalau untuk bansos, ternyata bansos yang dikhawatirkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dapat dijadikan ujung tombak untuk pilih partai. Buktinya, bansos tidak bisa dikonversikan menjadi suara pemilih,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi dalam diskusi kamisan Formappi yang bertajuk 'Pemilu Curang, Siapa Bertanggung jawab?' di Kantor Formappi Matraman, Jakarta, Kamis (24/4/2014).

Yoga menjelaskan, KPK telah salah memperhitungkan jika bansos dapat dijadikan alat peserta pemilu untuk mendongkrak elektabilitas. Karena, fakta yang ia temui dilapangan menunjukkan bahwa bansos tidak berpengaruh signifikan pada elektabilitas caleg ataupun parpol yang memberikan bansos tersebut.

“Ada kelompok masyarakat yang dapat bansos dari saya, mereka bilang alhamdulillah dapet bansos dari Pak Yoga, untuk pemilu eksekusinya gimana Pak?” ujar Anggota Komisi IV DPR itu.

Menurut Yoga, masyarakat sudah mulai berpikir bahwa pembagian bansos merupakan bagian dari tanggung jawab seorang anggota parlemen, untuk membantu masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Sehingga, masyarakat mampu memisahkan antara program-program pemerintahan, dengan program kepentingan pemilu.

“Jadi mereka tahunya kalau untuk pemilu ya lain lagi, di luar bansos,” terangnya.