KPK temukan kejanggalan pada distribusi Raskin

Sindonews.com - ‎ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan banyak kejanggalan dalam program raskin (beras miskin). Hasil kajian ini dilakukan bahwa penyaluran raskin tidak tepat sasaran.

‎Direktur Litbang KPK Roni Dwi Susanto mengatakan, program raskin tidak tepat sasaran. Karenanya banyak warga miskin yang tidak menerima bantuan tersebut. Selain itu, di lapangan ditemukan banyak warga miskin yang tidak dapat menebus harga beras tersebut.

"Kalau memang miskin seharusnya tidak harus menebus karena mereka tidak mampu. Dengan permasalahan seperti ini ada potensi orang lain untuk menebus dan itu yang ditemukan di lapangan," tandasnya saat ditemui dalam rakor evaluasi raskin di Kemenko Kesra, Jakarta, Senin (21/4/2014).

‎Selain itu, ditemukan di lapangan kualitas beras yang sudah rusak. Menurut dia, seharusnya masyarakat mendapatkan kualitas beras medium dengan kualitas yang baik. Tetapi beras yang diterima kualitasnya buruk dikarenakan sistem pergudangan.

"Situasi ini membuat potensi perdagangan jual beli raskin yang kualitasnya bagus. Tetapi juga beras yang dibagi dan di jual pada bulog," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan, beras yang disalurkan dalam raskin tidak lebih dari enam bulan semasa pengedapan di gudang. Jika sudah melebihi jangka waktu tersebut, Bulog harus memberdayakan beras tersebut untuk keperluan lain.

Untuk itu, ‎Bulog diminta untuk memperbaiki kualitas beras dengan perbaikan proses penyimpanan semasa di gudang. Selain itu fumigasi juga dilakukan setelah tiga bulan sekali guna menjaga kualitas beras agar tidak terlalu banyak kutu.

‎Dalam hal ini, Agung membenarkan ada beberapa daerah yang kualitas berasnya kurang baik. Namun, pemerintah mengklaim dari waktu ke waktu terus membenahi kualitas raskin.

"Dulu patahan berasnya mencapai 35 persen, tetapi saat ini hanya 20 persen kita mengupayakan agar dapat 15 persen tetapi resiko harga pasti tinggi dan juga kemampuan keuangan negara," tandasnya.

Program raskin masih sangat diperlukan, karenanya subsidi raskin merupakan upaya percepatan kemiskinan‎. Program ini bisa dihentikan apabila jumlah penerima manfaat akan menurun, karenanya 34 persen masyarakat tertolong oleh program raskin.

"Ada 65 juta masyarakat yang rentan miskin dan 25 juta masyarakat miskin yang menikmati raskin. Terkait data TNP2TK terus melakukan perbaikan bersama Pemda," katanya.

Baca berita:
Gunakan data raskin, TNP2K yakin data BLSM akurat