Kemenag Targetkan Raih WTP
Jum'at, 18 April 2014 - 11:31 WIB
Kemenag Targetkan Raih WTP
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan laporan pengelolaan keuangan 2013 meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal itu diungkapkan Menteri Agama Suryadharma Ali saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Agama 2014 di Kantor Kementerian Agama, MH Thamrin, Jakarta, Kamis 17 April 2014.
Suryadharma Ali mengatakan, rapat koordinasi ini merupakan yang terakhir dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan berakhir pada Oktober mendatang.
Menurut dia, Kemenag telah mengalami masa-masa sulit namun semuanya itu mampu dilewati. Bahkan, Kemenag berhasil melakukan berbagai inovasi dan perubahan baik dari sisi program maupun perencanaan keuangan hingga mengalami kemajuan yang sangat berarti.
Terbukti, hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan Kemenag yang sebelumnya selalu mendapat disklaimer mengalami peningkatan menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kemudian penilaian pada 2011 dan 2012 Kemenag mengalami peningkatan dengan meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meskipun masih ada embel-embel tambahan dengan paragraf penjelasan (DPP).
"Harapan kita WTP tanpa embel-embel DPP bisa menjadi kenyataan pada laporan keuangan 2013. Saya waktu itu sangat keras menekan dirjen untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Memang ada kekuranghati-hatian misalnya, dalam pengadaan barang," ujarnya.
Dia mengaku, kemajuan yang diperoleh merupakan kerja keras dari semua pihak untuk bersama-sama memperbaiki pengelolaan anggaran menjadi lebih baik lagi. "Saya selalu tekankan tidak apa-apa jika yang terserap hanya 60-70% yang penting tidak ada kesalahan secara hukum. Jangan penggunaan anggaran dikejar-kejar tapi kehati-hatian diabaikan," ujarnya.
Sekjen Kementerian Agama Nursyam mengatakan, penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan di Kemenag semakin baik sehingga peluang WTP murni menjadi terbuka. Menurut dia, berdasarkan data tahun sebelumnya ada catatan yang harus dikoreksi di antaranya terkait dana bantuan sosial (bansos). Pada tahun ini, pihaknya sudah melakukan perbaikan sistem bansos sehingga catatan BPK terkait bansos itu menjadi lebih baik.
"Semuanya tergantung dari kita, kalau kinerja kita baik kemudian dalam penilaian BPK bagus, maka upaya untuk mendapatkan WTP murni sangat berpeluang," ujarnya.
Hal itu diungkapkan Menteri Agama Suryadharma Ali saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Agama 2014 di Kantor Kementerian Agama, MH Thamrin, Jakarta, Kamis 17 April 2014.
Suryadharma Ali mengatakan, rapat koordinasi ini merupakan yang terakhir dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan berakhir pada Oktober mendatang.
Menurut dia, Kemenag telah mengalami masa-masa sulit namun semuanya itu mampu dilewati. Bahkan, Kemenag berhasil melakukan berbagai inovasi dan perubahan baik dari sisi program maupun perencanaan keuangan hingga mengalami kemajuan yang sangat berarti.
Terbukti, hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan Kemenag yang sebelumnya selalu mendapat disklaimer mengalami peningkatan menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kemudian penilaian pada 2011 dan 2012 Kemenag mengalami peningkatan dengan meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meskipun masih ada embel-embel tambahan dengan paragraf penjelasan (DPP).
"Harapan kita WTP tanpa embel-embel DPP bisa menjadi kenyataan pada laporan keuangan 2013. Saya waktu itu sangat keras menekan dirjen untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Memang ada kekuranghati-hatian misalnya, dalam pengadaan barang," ujarnya.
Dia mengaku, kemajuan yang diperoleh merupakan kerja keras dari semua pihak untuk bersama-sama memperbaiki pengelolaan anggaran menjadi lebih baik lagi. "Saya selalu tekankan tidak apa-apa jika yang terserap hanya 60-70% yang penting tidak ada kesalahan secara hukum. Jangan penggunaan anggaran dikejar-kejar tapi kehati-hatian diabaikan," ujarnya.
Sekjen Kementerian Agama Nursyam mengatakan, penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan di Kemenag semakin baik sehingga peluang WTP murni menjadi terbuka. Menurut dia, berdasarkan data tahun sebelumnya ada catatan yang harus dikoreksi di antaranya terkait dana bantuan sosial (bansos). Pada tahun ini, pihaknya sudah melakukan perbaikan sistem bansos sehingga catatan BPK terkait bansos itu menjadi lebih baik.
"Semuanya tergantung dari kita, kalau kinerja kita baik kemudian dalam penilaian BPK bagus, maka upaya untuk mendapatkan WTP murni sangat berpeluang," ujarnya.
(dam)
