KPU akui honor KPPS minim
A
A
A
Sindonews.com - Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 berlangsung aman dan lancar, meski ditemukan banyak kasus surat suara yang tertukar dan harus dilakukan pencoblosan ulang.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) merasa perlu memberikan penghargaan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Secara umum petugas KPPS akan kami beri penghargaan, tapi bukan dalam bentuk materi, tapi surat penghargaan,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (15/4/2014).
Husni mengatakan, beban tanggung jawab KPPS sangat berat dalam menyukseskan pemilu. Di saat yang sama fasilitas yang mereka terima minim.
“Kami akui fasilitas yang diperoleh KPPS itu minim. Tapi kami susah juga karena ingin meningkatkannya, tapi pendekatannya selalu penghematan. Kalau anggaran besar, ada lagi yang mengatakan, mengapa anggara KPU besar sekali,” ujar Husni.
Menurut Husni, meski bertugas sebulan, tapi tugas KPPS tergolong berat, terutama saat hari pemungutan suara. Dia menyebutkan, dokumen yang harus dihitung KPPS ada empat lembaga perwakilan, ditambah ada 12 peserta pemilu, dan harus mengecek nama caleg dalam satu dapil yang jumlahnya mencapai ratusan.
Kemudian KPPS juga harus menyiapkan administrasi untuk saksi parpol berupa salinan C1. Juga salinan untuk saksi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan untuk pengawas lapangan, dan mengurusi formulir C1 yang yang harus dikirim langsung ke KPU RI.
“Jadi beban kerjanya memang tinggi. Harusnya memang tambah fasilitas, tapi itu tadi, ada persoalan karena anggaran KPU bisa dinilai terlalu tinggi,” ujar dia.
Namun meskipun fasilitas minim, KPPS tetap tidak dibenarkan melakukan pelanggaran, termasuk politik uang dan mencoblos sendiri surat suara. Untuk yang melanggar, KPU berjanji tidak lagi dilibatkan di pemilu presiden Juli 2014.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) merasa perlu memberikan penghargaan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Secara umum petugas KPPS akan kami beri penghargaan, tapi bukan dalam bentuk materi, tapi surat penghargaan,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (15/4/2014).
Husni mengatakan, beban tanggung jawab KPPS sangat berat dalam menyukseskan pemilu. Di saat yang sama fasilitas yang mereka terima minim.
“Kami akui fasilitas yang diperoleh KPPS itu minim. Tapi kami susah juga karena ingin meningkatkannya, tapi pendekatannya selalu penghematan. Kalau anggaran besar, ada lagi yang mengatakan, mengapa anggara KPU besar sekali,” ujar Husni.
Menurut Husni, meski bertugas sebulan, tapi tugas KPPS tergolong berat, terutama saat hari pemungutan suara. Dia menyebutkan, dokumen yang harus dihitung KPPS ada empat lembaga perwakilan, ditambah ada 12 peserta pemilu, dan harus mengecek nama caleg dalam satu dapil yang jumlahnya mencapai ratusan.
Kemudian KPPS juga harus menyiapkan administrasi untuk saksi parpol berupa salinan C1. Juga salinan untuk saksi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan untuk pengawas lapangan, dan mengurusi formulir C1 yang yang harus dikirim langsung ke KPU RI.
“Jadi beban kerjanya memang tinggi. Harusnya memang tambah fasilitas, tapi itu tadi, ada persoalan karena anggaran KPU bisa dinilai terlalu tinggi,” ujar dia.
Namun meskipun fasilitas minim, KPPS tetap tidak dibenarkan melakukan pelanggaran, termasuk politik uang dan mencoblos sendiri surat suara. Untuk yang melanggar, KPU berjanji tidak lagi dilibatkan di pemilu presiden Juli 2014.
(maf)