IPW ragukan kinerja Bawaslu soal pelanggaran pemilu
Selasa, 15 April 2014 - 15:56 WIB
IPW ragukan kinerja Bawaslu soal pelanggaran pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane mengaku ragu, dengan pola pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilu 2014 yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Pasalnya, untuk Pemilu 2009 saja, laporan pelanggaran pemilu belum tuntas dilakukan. Ia mengukur dalam penyelenggaraan Pemilu 2009, di mana ada 520 pengaduan Bawaslu ke Mabes Polri, terkait pelanggaran pemilu.
"Pada 2009 itu, Bawaslu melaporkan pelanggaran bahkan sebelum pencoblosan. Tapi sekarang kan tidak (belum ada laporan). Kami khawatir pelanggaran yang ada ini justru terlihat sepi-sepi saja," kata Neta saat diskusi pemilu, di Kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2014).
Menurut Neta, seharusnya Bawaslu mampu menuntaskan satu per satu pelanggaran pemilu yang terjadi di awal Pemilu 2014, khususnya pelanggaran saat kampanye dan pemungutan suara. Sehingga, laporan itu tidak menumpuk menjelang pemilu presiden 9 Juli mendatang.
Selain itu, katanya, peserta pemilu seperti partai politik dan calon legislatif juga diminta aktif untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu.
Hal ini agar peserta pemilu merasa penyelenggaraan pemilu benar-benar bersifat adil. "Makanya caleg-caleg ini harus melaporkan ke Mabes Polri. Agar Mabes Polri bisa memanggil orang-orang KPU dan KPUD," ujarnya.
Diketahui, pelanggaran pemilu marak terjadi di pemilu legislatif 9 April 2014 lalu. Pelanggaran itu dari yang mulai money politik, surat suara tertukar, mengubah hasil rekapitulasi, sampai dengan surat suara dicoblos sebelum waktu pemungutan suara.
Pasalnya, untuk Pemilu 2009 saja, laporan pelanggaran pemilu belum tuntas dilakukan. Ia mengukur dalam penyelenggaraan Pemilu 2009, di mana ada 520 pengaduan Bawaslu ke Mabes Polri, terkait pelanggaran pemilu.
"Pada 2009 itu, Bawaslu melaporkan pelanggaran bahkan sebelum pencoblosan. Tapi sekarang kan tidak (belum ada laporan). Kami khawatir pelanggaran yang ada ini justru terlihat sepi-sepi saja," kata Neta saat diskusi pemilu, di Kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2014).
Menurut Neta, seharusnya Bawaslu mampu menuntaskan satu per satu pelanggaran pemilu yang terjadi di awal Pemilu 2014, khususnya pelanggaran saat kampanye dan pemungutan suara. Sehingga, laporan itu tidak menumpuk menjelang pemilu presiden 9 Juli mendatang.
Selain itu, katanya, peserta pemilu seperti partai politik dan calon legislatif juga diminta aktif untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu.
Hal ini agar peserta pemilu merasa penyelenggaraan pemilu benar-benar bersifat adil. "Makanya caleg-caleg ini harus melaporkan ke Mabes Polri. Agar Mabes Polri bisa memanggil orang-orang KPU dan KPUD," ujarnya.
Diketahui, pelanggaran pemilu marak terjadi di pemilu legislatif 9 April 2014 lalu. Pelanggaran itu dari yang mulai money politik, surat suara tertukar, mengubah hasil rekapitulasi, sampai dengan surat suara dicoblos sebelum waktu pemungutan suara.
(maf)
