Mengandung unsur politik, perumus soal UN langgar prinsip
Selasa, 15 April 2014 - 15:07 WIB
Mengandung unsur politik, perumus soal UN langgar prinsip
A
A
A
Sindonews.com - Hari kedua pelaksanaan Ujian Nasional (UN), dunia pendidikan masih saja tercoreng dengan isu politik. Setelah kemarin biografi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo muncul di soal UN dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, kali ini program yang digagas Jokowi yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) muncul di soal UN mata pelajaran Sosiologi.
Soal tersebut didapat siswi sekolah menengah Islam di Beji, Depok saat mengikuti UN di SMAN 1 Depok. Menanggapi hal itu Pengawas UN di SMAN 1 Rahmat Hidayat menyesalkan hal tersebut.
Menurutnya, semesetinya setiap tim perumus dan pembuat soal sudah mengerti mengenai rambu-rambu dan prinsip pokok membuat soal. Prinsip utama yang tak boleh dilanggar adalah soal dilarang mengandung SARA dan politik.
"Itu rambu kita junjung tinggi, isi dilarang mengandung SARA dan politik. Ketika sudah ada itu, saya enggak ngerti kenapa itu muncul, siapa pembuat soalnya. Dua prinsip itu sudah dilanggar. Prinsip pembuatan soal, bagaimana jadinya sampai diperbolehkan," tukasnya kepada wartawan, Selasa (15/04/2014).
Rahmat menambahkan, meski pada soal Sosiologi tak menyebutkan nama Joko Widodo, namun masyarakat memiliki persepsi siapa orang yang menggagas program itu. Ia mengaku prihatin dengan bentuk intervensi politik seperti itu di dunia pendidikan.
"Saya sangat prihatin. Tergantung terkaan kita masing-masing, setiap orang pasti punya pendapat. Kita sih pasti mengerti kontennya, bisa menebak itu bentuk-bentuk intervensi politik di dunia pendidikan, bagi seorang pendidik bahwa kemurnian soal sudah diintervensi. Siapa yang melakukan dan tujuannya apa ini juga masih diselidiki Kemendikbud," tandasnya.
Hal senada dikatakan oleh Kepala Bidang Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Depok Siti Chaerijah. Ia menyesalkan mengapa soal tersebut muncul menjelang Pilpres.
"Ini jadi sangat riskan, padahal soal UN sudah dibuat sejak tiga bulan sebelum UN. Sekarang bentuknya seperti itu malah muncul jelang Pilpres," tegasnya.
Baca berita:
Selain Jokowi, KJS & KJP juga ada di soal UN
Soal tersebut didapat siswi sekolah menengah Islam di Beji, Depok saat mengikuti UN di SMAN 1 Depok. Menanggapi hal itu Pengawas UN di SMAN 1 Rahmat Hidayat menyesalkan hal tersebut.
Menurutnya, semesetinya setiap tim perumus dan pembuat soal sudah mengerti mengenai rambu-rambu dan prinsip pokok membuat soal. Prinsip utama yang tak boleh dilanggar adalah soal dilarang mengandung SARA dan politik.
"Itu rambu kita junjung tinggi, isi dilarang mengandung SARA dan politik. Ketika sudah ada itu, saya enggak ngerti kenapa itu muncul, siapa pembuat soalnya. Dua prinsip itu sudah dilanggar. Prinsip pembuatan soal, bagaimana jadinya sampai diperbolehkan," tukasnya kepada wartawan, Selasa (15/04/2014).
Rahmat menambahkan, meski pada soal Sosiologi tak menyebutkan nama Joko Widodo, namun masyarakat memiliki persepsi siapa orang yang menggagas program itu. Ia mengaku prihatin dengan bentuk intervensi politik seperti itu di dunia pendidikan.
"Saya sangat prihatin. Tergantung terkaan kita masing-masing, setiap orang pasti punya pendapat. Kita sih pasti mengerti kontennya, bisa menebak itu bentuk-bentuk intervensi politik di dunia pendidikan, bagi seorang pendidik bahwa kemurnian soal sudah diintervensi. Siapa yang melakukan dan tujuannya apa ini juga masih diselidiki Kemendikbud," tandasnya.
Hal senada dikatakan oleh Kepala Bidang Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Depok Siti Chaerijah. Ia menyesalkan mengapa soal tersebut muncul menjelang Pilpres.
"Ini jadi sangat riskan, padahal soal UN sudah dibuat sejak tiga bulan sebelum UN. Sekarang bentuknya seperti itu malah muncul jelang Pilpres," tegasnya.
Baca berita:
Selain Jokowi, KJS & KJP juga ada di soal UN
(kri)
