57 Juta warga Indonesia tidak punya jamban
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan sanitasi dasar, terutama jamban layak atau sarana pembuangan limbah manusia.
Kondisi tersebut membuat banyak masyarakat Indonesia harus buang air besar sembarangan (BABS) di sungai atau ladang. Jumlahnya pun tidak main-main.
Bank Dunia menyebut jumlah orang Indonesia yang terpaksa membuang hajat sembarangan mencapai 50 juta atau seperlima lebih dari populasi Indonesia yang menyentuh 240 juta orang. Sebagian besar dari mereka yang masih buang hajat sembarangan tinggal di pedesaan.
“Setengah dari populasi masyarakat perdesaan tidak memiliki akses sanitasi layak, dan dari 57 juta orang yang melakukan BABS, 40 juta di antaranya tinggal di perdesaan,”demikian ditulis siaran pers Bank Dunia terkait pertemuan global antara Bank Dunia dan menteri-menteri keuangan, air dan sanitasi yang digelar di Washington, Jumat 11 April 2014 waktu Amerika Serikat atau pagi waktu Indonesia.
Indonesia bukan satu-satunya negara yang masyarakatnya masih banyak yang buang air besar sembarangan. Di seluruh dunia, total orang yang terpaksa buang hajat sembarangan mencapai Rp1 miliar orang. Namun, jumlah orang yang tidak memiliki akses langsung terhadap jamban layak jauh lebih besar yakni 2,5 miliar.
Bank Dunia, mengajak para pemimpin dunia untuk mengambil tindakan segera dalam penyediaan akses layanan sanitasi dasar untuk masyarakat. Sanitasi dasar yang memadai juga akan mencegah penyebaran penyakit. Buang air besar sembarangan menyebarkan virus dan kuman dari tinja melalui makanan, air, dan pakaian.
Bank Dunia menyebutkan pihaknya secara berkelanjutan telah mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan akses sanitasi,melalui proyek-proyek air bersih dan sanitasi yang menerapkan pendekatan programatik skala kabupaten/kota.
“Pendekatan berbasis kabupaten/kota seperti ini akan membantu Indonesia mencapai target cakupan sanitasi 100 persen,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves dalam siaran pers tersebut.
Terkait sanitasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebenarnya telah merancang target agar kebutuhan infrastruktur dasar seperti sanitasi dan listrik bisa dipenuhi pada 2019 mendatang.
Kondisi tersebut membuat banyak masyarakat Indonesia harus buang air besar sembarangan (BABS) di sungai atau ladang. Jumlahnya pun tidak main-main.
Bank Dunia menyebut jumlah orang Indonesia yang terpaksa membuang hajat sembarangan mencapai 50 juta atau seperlima lebih dari populasi Indonesia yang menyentuh 240 juta orang. Sebagian besar dari mereka yang masih buang hajat sembarangan tinggal di pedesaan.
“Setengah dari populasi masyarakat perdesaan tidak memiliki akses sanitasi layak, dan dari 57 juta orang yang melakukan BABS, 40 juta di antaranya tinggal di perdesaan,”demikian ditulis siaran pers Bank Dunia terkait pertemuan global antara Bank Dunia dan menteri-menteri keuangan, air dan sanitasi yang digelar di Washington, Jumat 11 April 2014 waktu Amerika Serikat atau pagi waktu Indonesia.
Indonesia bukan satu-satunya negara yang masyarakatnya masih banyak yang buang air besar sembarangan. Di seluruh dunia, total orang yang terpaksa buang hajat sembarangan mencapai Rp1 miliar orang. Namun, jumlah orang yang tidak memiliki akses langsung terhadap jamban layak jauh lebih besar yakni 2,5 miliar.
Bank Dunia, mengajak para pemimpin dunia untuk mengambil tindakan segera dalam penyediaan akses layanan sanitasi dasar untuk masyarakat. Sanitasi dasar yang memadai juga akan mencegah penyebaran penyakit. Buang air besar sembarangan menyebarkan virus dan kuman dari tinja melalui makanan, air, dan pakaian.
Bank Dunia menyebutkan pihaknya secara berkelanjutan telah mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan akses sanitasi,melalui proyek-proyek air bersih dan sanitasi yang menerapkan pendekatan programatik skala kabupaten/kota.
“Pendekatan berbasis kabupaten/kota seperti ini akan membantu Indonesia mencapai target cakupan sanitasi 100 persen,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves dalam siaran pers tersebut.
Terkait sanitasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebenarnya telah merancang target agar kebutuhan infrastruktur dasar seperti sanitasi dan listrik bisa dipenuhi pada 2019 mendatang.
(dam)