Tidak kompeten IT BPJS, hambat proses verifikasi

Sabtu, 12 April 2014 - 02:02 WIB
Tidak kompeten IT BPJS,...
Tidak kompeten IT BPJS, hambat proses verifikasi
A A A
Sindonews.com - Proses ferifikasi oleh IT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang lambat dan kurang profesional banyak dikeluhkan Rumah Sakit (RS). Pasalnya hal tersebut menambah waktu panjang proses pencairan klaim yang diajukan.

Direktur Keuangan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Kariadi‎ Semarang Maskur mengatakan, terjadi tumpukan entry claim data oleh ferifikator IT BPJS Kesehatan. Diperkirakan keterlambatan ini dikarenakan kurangnya pemahaman terkait sistem Ina CBGs.

Hal ini mengakibatkan klaim yang diajukan tidak sesuai target tanggal yang dijadwalkan. Akibatnya keuangan rumah sakit menjadi terganggu‎ walaupun RS mempunyai dana on call. "Klaim yang tepat waktu dapat membantu keuangan RS. Baik untuk operasional maupuan untuk keperluan RS lainya," katanya saat ditemui di RS Kariadi, Semarang, Jumat 12 April 2014.

Saat ini, hanya terdapat dua orang data entri. Dengan minimnya SDM yang ada juga menjadi faktor lamanya data entri yang dapat di klaim. Selama data berkas data tersebut selesai, pencairan klaim baru dapat di proses selama 15 hari.

Dalam proses ini, BPJS Kesehatan meringankan dengan memberikan 50 persen dari total klaim. "Kita harapkan klaim lancar agar operasional tetap berjalan. Karena kita mengejar sebelum tanggal 10 klaim sudah dibayarkan," paparnya.

Kebutuhan IT entry data menjadi sangat dibutuhkan untuk memberikan data langsung kepada Kantor BPJS. ‎ Walaupun tiga bulan BPJS telah berjalan pencairan klaim diharapkan dapat terus diperbaiki.

Sebetulnya RS mempunyai dana on call yang dijadikan cadangan setiap satu bulan. Dana tersebut dipergunakan jika terjadi keterlambatan operasional. Setiap tahunya diberikan Rp 161 miliar. "Kalau tidak dana cadangan kami kesulitan. Ini dana aman kami juga RS mengalami masalah keuangan," katanya.

Direktur Utama RS Sultan Agung mengatakan, feri‎kator yang seharusnya bertugas mencatat permasalahan medis saja saat ini juga menjadi verifikator obat dalam pemakaian pelayanan kesehatan JKN. Pasalnya verifikator klaim untuk permasalahan medis tidak mempunyai kompeten dalam urusan obat.

Akibatnya banyak klaim obat yang telah dipergunakan RS menjadi tidak bisa di verifikasi. Jika memang mau melakukan verifikasi terkait obat, seharusnya BPJS Kesehatan juga menyediakan ferifikator pemakaian obat. "Verifikator klaim BPJS urusan medis seharusnya tidak mengurusi urusan obat," ujar dia.

Akibat dari ini, sering jadi pertengkaran antara ferifikator dengan pihak RS. Dalam hal ini RS uang menggunakan obat-obatan dengan petunjuk yang ada dalam memebrikan pengobata terbaik. Verifikator yang profesional terkait pemakaian obat sangat dibutuhkan, jika memang hal tersebut diperlukan. Maka tidak selayaknya menggunakan verifikator medis yang tidak berkompeten terkait pemakaian obat.
(maf)
Berita Terkait
Fenomena Bocah Disunat...
Fenomena Bocah Disunat Jin, Begini Penjelasan Ketua IDI Tangsel
Kondisi Kesehatan Dinilai...
Kondisi Kesehatan Dinilai Sangat Mempengaruhi Kualitas Fokus Otak
Saleh Husin: Kerukunan...
Saleh Husin: Kerukunan Warga Dapat dan Olahraga juga Dapat
Buka Cabang di GDC,...
Buka Cabang di GDC, Satu Dental Ingin Kesehatan Gigi Masyarakat Terjaga
Menjaga Kesehatan Masyarakat...
Menjaga Kesehatan Masyarakat Indonesia
Derita Kanker Stadium...
Derita Kanker Stadium 3, Bocah 7 Tahun Warga Tangsel Ini Butuh Biaya
Berita Terkini
Mutasi Polri Terbaru,...
Mutasi Polri Terbaru, 12 Pati Bintang 2 Dimutasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit
33 menit yang lalu
Wujud Komitmen Antifraud,...
Wujud Komitmen Antifraud, Pegadaian Laporkan Dugaan Kredit Fiktif oleh Oknum Karyawan
1 jam yang lalu
Prabowo Teken Perpres...
Prabowo Teken Perpres Atur TNI-Polri Lindungi Jaksa, Komisi III DPR: Jangan Permanen!
1 jam yang lalu
9 Kombes Pecah Bintang...
9 Kombes Pecah Bintang Jadi Brigjen Pol pada Mei 2025, Ini Daftar namanya
2 jam yang lalu
Jaksa Beberkan Modus...
Jaksa Beberkan Modus Mantan Dirjen Aptika Cs Buat Pemufakatan Jahat Kasus Korupsi PDNS Kominfo
2 jam yang lalu
Komisi l DPR Minta OJK...
Komisi l DPR Minta OJK hingga Komdigi Lindungi Masyarakat dari Kejahatan Digital
2 jam yang lalu
Infografis
4 Negara di Dunia yang...
4 Negara di Dunia yang Tidak Memiliki Pesawat Tempur
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved