Jelang lengser, SBY diminta tak ambil kebijakan strategis
Kamis, 10 April 2014 - 17:25 WIB
Jelang lengser, SBY diminta tak ambil kebijakan strategis
A
A
A
Sindonews.com - Pengakuan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kekalahan Partai Demokrat yang dipimpinnya dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 dinilai harus dibarengi dengan langkah politik yang nyata. Jangan hanya untuk pencitraan agar terkesan seolah-olah ksatria.
Konsekuensi pengakuan kekalahan itu, SBY sebagai presiden tidak tidak lagi mengeluarkan kebijakan strategis, yang bisa berdampak kepada pemerintahan selanjutnya. Seperti kebijakan moneter atau perpanjangan kontrak karya (KK) sumber daya alam seperti Freeport.
“Ingat, rezim Soeharto membobol Bank Indonesia ratusan triliun rupiah lewat BLBI di akhir kekuasaannya. Perppu Nomor 4 Tahun 2008 yang menjadi dasar hukum rekayasa bailout Bank Century dikeluarkan SBY di akhir masa kekuasaan (periode pertama),” ungkap Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi melalui rilis yang diterima Sindonews, Kamis (10/4/2014).
Jubir Presiden era Gus Dur ini mengingatkan, parpol pemenang pemilu agar selain meminta SBY tidak membuat kebijakan strategis, juga mengawasi supaya rezim ini tidak menggunakan kesempatan di penghujung kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan golongan.
“Saya mendengar rezim SBY akan segera memperpanjang kontrak karya PT Freeport hingga 2041. Ini harus dibatalkan. Karena selama ini perusahaan tambah emas milik AS ini sudah sangat merugikan bangsa Indonesia,” pungkas Adhie.
Konsekuensi pengakuan kekalahan itu, SBY sebagai presiden tidak tidak lagi mengeluarkan kebijakan strategis, yang bisa berdampak kepada pemerintahan selanjutnya. Seperti kebijakan moneter atau perpanjangan kontrak karya (KK) sumber daya alam seperti Freeport.
“Ingat, rezim Soeharto membobol Bank Indonesia ratusan triliun rupiah lewat BLBI di akhir kekuasaannya. Perppu Nomor 4 Tahun 2008 yang menjadi dasar hukum rekayasa bailout Bank Century dikeluarkan SBY di akhir masa kekuasaan (periode pertama),” ungkap Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi melalui rilis yang diterima Sindonews, Kamis (10/4/2014).
Jubir Presiden era Gus Dur ini mengingatkan, parpol pemenang pemilu agar selain meminta SBY tidak membuat kebijakan strategis, juga mengawasi supaya rezim ini tidak menggunakan kesempatan di penghujung kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan golongan.
“Saya mendengar rezim SBY akan segera memperpanjang kontrak karya PT Freeport hingga 2041. Ini harus dibatalkan. Karena selama ini perusahaan tambah emas milik AS ini sudah sangat merugikan bangsa Indonesia,” pungkas Adhie.
(kri)
