DKPP cemaskan penyimpangan data pemilih
Selasa, 08 April 2014 - 02:21 WIB
DKPP cemaskan penyimpangan data pemilih
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan pada daftar pemilih khusus (DPK) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di Pemilu 2014.
Menurut DKPP, ketidakjelasan jumlah DPK dan DPKTb sangat rawan digunakan oleh oknum tertentu untuk memenangkan caleg atau partai tertentu. "DPK dan DPKTb ini enggak jelas jumlahnya. Yang penting orang ke TPS (tempat pemungutan suara) bawa KTP," kata Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait di Jakarta, Senin 7 April 2014.
Saut menjelaskan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyediakan surat suara tambahan untuk DPK dan DPKTb. Modus penyalahgunaan DPK dan DPKTb, dilakukan apabila pemilih tersebut tidak datang ke TPS. Kemudian, surat suara yang lebih tersebut digunakan oleh para pelaku kecurangan untuk memenangkan peserta pemilu tertentu. "Setelah penyalahgunaan itu, baru pengisian formulir C1 dan C2," jelasnya.
Menurut Saut, ketidakjelasan jumlah pemilih khusus dan tambahan ini rawan kecurangan. Jangankan dengan jumlah pemilih yang tidak jelas ini, daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah jelas jumlahnya pun dapat disalahgunakan. "Bisa orang suka-suka bikin KTP baru untuk ke TPS," ujarnya,
Menurut DKPP, ketidakjelasan jumlah DPK dan DPKTb sangat rawan digunakan oleh oknum tertentu untuk memenangkan caleg atau partai tertentu. "DPK dan DPKTb ini enggak jelas jumlahnya. Yang penting orang ke TPS (tempat pemungutan suara) bawa KTP," kata Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait di Jakarta, Senin 7 April 2014.
Saut menjelaskan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyediakan surat suara tambahan untuk DPK dan DPKTb. Modus penyalahgunaan DPK dan DPKTb, dilakukan apabila pemilih tersebut tidak datang ke TPS. Kemudian, surat suara yang lebih tersebut digunakan oleh para pelaku kecurangan untuk memenangkan peserta pemilu tertentu. "Setelah penyalahgunaan itu, baru pengisian formulir C1 dan C2," jelasnya.
Menurut Saut, ketidakjelasan jumlah pemilih khusus dan tambahan ini rawan kecurangan. Jangankan dengan jumlah pemilih yang tidak jelas ini, daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah jelas jumlahnya pun dapat disalahgunakan. "Bisa orang suka-suka bikin KTP baru untuk ke TPS," ujarnya,
(dam)
