Karut-marut DPT signifikan sumbang angka golput
Senin, 07 April 2014 - 08:33 WIB
Karut-marut DPT signifikan sumbang angka golput
A
A
A
Sindonews.com - Angka golput pada Pemilu Legislatif (Pileg) mendatang sebagian besar berasal dari karur-marut pendataan pemilih dibandingkan karena rasionalitas pemilih. Angka golput akan lebih banyak dikarenakan pemilih tidak terdaftar
Ketua Bidang Survei Charta Politika, Arya Fernandes mengatakan, hal ini berkaitan langsung dengan karut-marut persoalan daftar pemilih tetap (DPT) yang berkali-kali mengalami perubahan.
"Ini jelas faktor pendataan menyumbang angka golput. Mereka enggan memilih karena tidak terdaftar sebagai pemilih dan tidak menerima undangan KPPS," ungkapnya kepada SINDO Jakarta, Minggu 6 April 2014.
Menurutnya, masyarakat tidak terdaftar sebagai pemilih, juga tidak mengetahui dapat memilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Di samping, masyarakat juga malas untuk mengurus administrasi agar dapat memilih.
"Ini sudah pasti tidak akan memilih," katanya.
Dia menilai, golput karena rasionalitas masih sangat kecil di Indonesia. Golput karena kesadaran untuk tidak memilih biasanya dilakukan oleh kalangan terdidik. Sedangkan kalangan terdidik di Indonesia masih sangat kecil.
"Saya kira itu jumlahnya sangat sedikit," ungkapnya.
Selain persoalan pendataan pemilih dan rasionalitas, angka golput juga disumbang oleh kalangan kelas menengah atas yang sibuk dan lebih mementingkan pekerjaannya. Selain itu, juga kondisi pemilih yang sedang tidak berada di tempat memilihnya atau berada di luar kota.
"Ini terutama di perkotaan tapi tidak besar," katanya.
Kendati demikian, Arya meyakini di Pemilu 2014 angka golput dapat ditekan. Dengan demikian angka partisipasi pemilih akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
Ditambahkan Arya, rendahnya potensi golput dipicu persaingan antar partai dan caleg yang cukup sengit. Partai berlomba-lomba untuk menyukseskan pemilu.
"Faktor capres juga menjadi penting menurunkan angka golput. Beberapa partai sudah memiliki jagonya masing bahkan sudah mendeklarasikannya. Jika capres disukai pemilih maka dapat dipastikan mereka akan datang ke tempat pemungutan suara (TPS)," ungkapnya.
Kemudian, sosialisasi yang dilakukan KPU dinilai sudah cukup baik. Sehingga, pemilih akan lebih mengetahui kapan pemilu diselenggarakan.
Ketua Bidang Survei Charta Politika, Arya Fernandes mengatakan, hal ini berkaitan langsung dengan karut-marut persoalan daftar pemilih tetap (DPT) yang berkali-kali mengalami perubahan.
"Ini jelas faktor pendataan menyumbang angka golput. Mereka enggan memilih karena tidak terdaftar sebagai pemilih dan tidak menerima undangan KPPS," ungkapnya kepada SINDO Jakarta, Minggu 6 April 2014.
Menurutnya, masyarakat tidak terdaftar sebagai pemilih, juga tidak mengetahui dapat memilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Di samping, masyarakat juga malas untuk mengurus administrasi agar dapat memilih.
"Ini sudah pasti tidak akan memilih," katanya.
Dia menilai, golput karena rasionalitas masih sangat kecil di Indonesia. Golput karena kesadaran untuk tidak memilih biasanya dilakukan oleh kalangan terdidik. Sedangkan kalangan terdidik di Indonesia masih sangat kecil.
"Saya kira itu jumlahnya sangat sedikit," ungkapnya.
Selain persoalan pendataan pemilih dan rasionalitas, angka golput juga disumbang oleh kalangan kelas menengah atas yang sibuk dan lebih mementingkan pekerjaannya. Selain itu, juga kondisi pemilih yang sedang tidak berada di tempat memilihnya atau berada di luar kota.
"Ini terutama di perkotaan tapi tidak besar," katanya.
Kendati demikian, Arya meyakini di Pemilu 2014 angka golput dapat ditekan. Dengan demikian angka partisipasi pemilih akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
Ditambahkan Arya, rendahnya potensi golput dipicu persaingan antar partai dan caleg yang cukup sengit. Partai berlomba-lomba untuk menyukseskan pemilu.
"Faktor capres juga menjadi penting menurunkan angka golput. Beberapa partai sudah memiliki jagonya masing bahkan sudah mendeklarasikannya. Jika capres disukai pemilih maka dapat dipastikan mereka akan datang ke tempat pemungutan suara (TPS)," ungkapnya.
Kemudian, sosialisasi yang dilakukan KPU dinilai sudah cukup baik. Sehingga, pemilih akan lebih mengetahui kapan pemilu diselenggarakan.
(kri)
