Kerja sama KPU-TNI fokus distribusi logistik pemilu
Minggu, 06 April 2014 - 13:40 WIB
Kerja sama KPU-TNI fokus distribusi logistik pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan TNI Angkatan Darat (AD) lebih difokuskan dalam pendistribusian logistik pemilu.
Salah satu tindak lanjut dari kerja sama ini, Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Budiman melakukan teleconference dengan seluruh Pangdam di Indonesia.
"Pelibatan militer kalau kondisinya memaksa sah digunakan. Seperti Pilpres Amerika, karena di bulan November terjadi badai katrina, maka tentara digunakan," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Mabes TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta, Minggu (6/4/2014).
Dia menjelaskan, teleconference dilakukan untuk ingin memastikan satu hari sebelum pemungutan suara, logistik pemilu sudah sampai di lokasi. "Jika kemudian dari proses balik dari TPS ke kabupaten kota, kita akan lakukan lagi, tapi sifatnya dukungan, bukan dominan," jelasnya.
Pada kesempatan itu dia juga menegaskan, menyangkut pengamanan pemilu tetap menjadi kewenangan penuh pihak kepolisian. Sebaliknya, TNI diturunkan dalam kondisi tertentu. "Ini hal normal, saya harap tidak dipelintir, saya harap tidak ganggu proses (pemilu)," tegasnya.
Dia menambahkan, seluruh penyelenggara pemilu baik dari pusat sampai daerah membutuhkan rasa aman dalam menjalankan tugasnya. Atas dasar itulah, pihaknya meminta bantuan TNI.
"Saya berharap pada jajaran TNI ikut melakukan pengondisian pada kenyamanan dari penyelenggara pemilu di daerah agar tekanan yang diarahkan dapat ditangkal," tukasnya.
Salah satu tindak lanjut dari kerja sama ini, Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Budiman melakukan teleconference dengan seluruh Pangdam di Indonesia.
"Pelibatan militer kalau kondisinya memaksa sah digunakan. Seperti Pilpres Amerika, karena di bulan November terjadi badai katrina, maka tentara digunakan," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Mabes TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta, Minggu (6/4/2014).
Dia menjelaskan, teleconference dilakukan untuk ingin memastikan satu hari sebelum pemungutan suara, logistik pemilu sudah sampai di lokasi. "Jika kemudian dari proses balik dari TPS ke kabupaten kota, kita akan lakukan lagi, tapi sifatnya dukungan, bukan dominan," jelasnya.
Pada kesempatan itu dia juga menegaskan, menyangkut pengamanan pemilu tetap menjadi kewenangan penuh pihak kepolisian. Sebaliknya, TNI diturunkan dalam kondisi tertentu. "Ini hal normal, saya harap tidak dipelintir, saya harap tidak ganggu proses (pemilu)," tegasnya.
Dia menambahkan, seluruh penyelenggara pemilu baik dari pusat sampai daerah membutuhkan rasa aman dalam menjalankan tugasnya. Atas dasar itulah, pihaknya meminta bantuan TNI.
"Saya berharap pada jajaran TNI ikut melakukan pengondisian pada kenyamanan dari penyelenggara pemilu di daerah agar tekanan yang diarahkan dapat ditangkal," tukasnya.
(kur)
