Gus Sholah dukung langkah KPK soal dana bansos
Gus Sholah dukung langkah KPK soal dana bansos
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Badan Keamanan Aspirasi Masyarakat Aspirasi Rakyat (Bakar) terhadap kecurangan pemilu, Salahuddin Wahid (Gus Sholah) mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyikapi dana bantuan sosial (bansos) di masa kampanye.
"Saya setuju KPK meminta penundaan dana bansos sampai pemilu presiden," kata Gus Sholah di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (2/4/2014).
Ia pun meminta semua peserta pemilu untuk mengikuti instruksi lembaga pimpinan Abraham Samad itu supaya dana bansos tidak dicairkan pada masa kampanye saat ini.
Terkait apakah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor lainnya ikut turun tangan mengawasi dana tersebut, adik almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini menjawab. "Kalau BPK kan orangnya terbatas, kemungkinan kalau yang berbuat salah banyak berat juga (kerjanya)," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK mulai khawatir dana bansos yang dicairkan menjelang pemilu untuk kepentingan politik.
KPK menekankan pencairan bansos harus sesuai dengan kriteria. "KPK sangat merasa khawatir pencairan bansos ini bersamaan dengan proses pemilu. Mengapa khawatir karana terindikasi abuse of power," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, kemarin.
Busyro mengatakan, dugaan itu masih perlu dibuktikan. Pencairan bansos menjelang pemiulkada itu mengindikasikan abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan dari kepala daerah terutama incumbent.
KPK belum menemukan data mengenai detail pencarian bansos di berbagai daerah. Kekhawatiran KPK sangat beralasan sehingga mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Saya setuju KPK meminta penundaan dana bansos sampai pemilu presiden," kata Gus Sholah di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (2/4/2014).
Ia pun meminta semua peserta pemilu untuk mengikuti instruksi lembaga pimpinan Abraham Samad itu supaya dana bansos tidak dicairkan pada masa kampanye saat ini.
Terkait apakah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor lainnya ikut turun tangan mengawasi dana tersebut, adik almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini menjawab. "Kalau BPK kan orangnya terbatas, kemungkinan kalau yang berbuat salah banyak berat juga (kerjanya)," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK mulai khawatir dana bansos yang dicairkan menjelang pemilu untuk kepentingan politik.
KPK menekankan pencairan bansos harus sesuai dengan kriteria. "KPK sangat merasa khawatir pencairan bansos ini bersamaan dengan proses pemilu. Mengapa khawatir karana terindikasi abuse of power," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, kemarin.
Busyro mengatakan, dugaan itu masih perlu dibuktikan. Pencairan bansos menjelang pemiulkada itu mengindikasikan abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan dari kepala daerah terutama incumbent.
KPK belum menemukan data mengenai detail pencarian bansos di berbagai daerah. Kekhawatiran KPK sangat beralasan sehingga mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
(kri)
Explore More