Komunikasi politik Jokowi lemah & kaku
Selasa, 01 April 2014 - 07:17 WIB
Komunikasi politik Jokowi lemah & kaku
A
A
A
Sindonews.com - Komunikasi politik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dinilai mulai melemah. Terlihat terlalu kaku dan tak mampu lagi berkomunikasi baik dengan warganya.
"Mulai dari kasus somasi yang diajukan oleh warga Jakarta Horas AM Naiborhu terkait pencapresannya, kalau Jokowi tetap maju capres ia akan mengambil langkah-langkah hukum. Kemudian soal gugatan iklan 'Kutunggu janjimu' yang menyudutkan dirinya," ujar Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago kepada Sindonews, Senin 31 Maret 2014 malam.
Belum lagi, lanjut dia, kelemahan Jokowi menjelaskan ke publik terkait alasannya maju sebagai calon presiden (capres) dari PDIP selama ini relatif belum bisa diterima warga Jakarta.
"Pesan di otak publik bahwa Jokowi tak mampu menahan diri sejenak, egois serta pemimpin yang tak negarawan. Perkiraan saya janji Jokowi tentang Jakarta Baru akan menjadi konsumsi parpol lain sekaligus dijadikan strategi untuk menyerang Jokowi," ucapnya.
Menurutnya, pemilih akan memutuskan memilih parpol atau capres berdasarkan kemampuan partai politik atau calon kontestan dalam program kerjanya. Program kerja atau ‘platform’ partai bisa dianalisis dalam dua hal.
"Pertama, kinerja partai di masa lampau atau back ward looking. Yang kedua, tawaran program atau janji kampanye untuk menyelesaikan permasalahan atau forward looking."
"Itulah kemudian kenapa Jokowi diserang lewat janji kampanye. Ini juga yang kemudian dipakai oleh parpol lain untuk menyerang Jokowi untuk menagih janjinya," tandasnya.
Pangi menambahkan, begitu juga PDIP tak luput dari serangan parpol lain. Indikatornya dengan mengungkit kembali kinerja masa lampau, ketika Megawati menjadi Presiden menjual Indosat, kapal Pertamina dan membuat undang-undang outsourcing yang menyengsarakan rakyat.
"Contoh seperti serangan yang dilakukan oleh Fahri Hamzah (PKS) terhadap Megawati yang mempertanyakan nasionalisme Mbak Megawati sewaktu menjadi presiden yang hobi menjual aset negara. Fahri tahu betul kelemahan Megawati (PDIP)," pungkasnya.
Seperti diketahui, dalam iklan tersebut digambarkan Jakarta masih dililit berbagai persoalan mulai banjir, macet, bus Transjakarta berkarat, korupsi dan persoalan lainnya. Iklan yang tidak jelas pembuatnya selanjutnya menampilkan cuplikan janji Jokowi-Basuki saat pemilihan gubernur DKI Jakarta. Pada bagian akhir iklan ditutup dengan kalimat, 'Kutunggu janjimu'.
"Mulai dari kasus somasi yang diajukan oleh warga Jakarta Horas AM Naiborhu terkait pencapresannya, kalau Jokowi tetap maju capres ia akan mengambil langkah-langkah hukum. Kemudian soal gugatan iklan 'Kutunggu janjimu' yang menyudutkan dirinya," ujar Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago kepada Sindonews, Senin 31 Maret 2014 malam.
Belum lagi, lanjut dia, kelemahan Jokowi menjelaskan ke publik terkait alasannya maju sebagai calon presiden (capres) dari PDIP selama ini relatif belum bisa diterima warga Jakarta.
"Pesan di otak publik bahwa Jokowi tak mampu menahan diri sejenak, egois serta pemimpin yang tak negarawan. Perkiraan saya janji Jokowi tentang Jakarta Baru akan menjadi konsumsi parpol lain sekaligus dijadikan strategi untuk menyerang Jokowi," ucapnya.
Menurutnya, pemilih akan memutuskan memilih parpol atau capres berdasarkan kemampuan partai politik atau calon kontestan dalam program kerjanya. Program kerja atau ‘platform’ partai bisa dianalisis dalam dua hal.
"Pertama, kinerja partai di masa lampau atau back ward looking. Yang kedua, tawaran program atau janji kampanye untuk menyelesaikan permasalahan atau forward looking."
"Itulah kemudian kenapa Jokowi diserang lewat janji kampanye. Ini juga yang kemudian dipakai oleh parpol lain untuk menyerang Jokowi untuk menagih janjinya," tandasnya.
Pangi menambahkan, begitu juga PDIP tak luput dari serangan parpol lain. Indikatornya dengan mengungkit kembali kinerja masa lampau, ketika Megawati menjadi Presiden menjual Indosat, kapal Pertamina dan membuat undang-undang outsourcing yang menyengsarakan rakyat.
"Contoh seperti serangan yang dilakukan oleh Fahri Hamzah (PKS) terhadap Megawati yang mempertanyakan nasionalisme Mbak Megawati sewaktu menjadi presiden yang hobi menjual aset negara. Fahri tahu betul kelemahan Megawati (PDIP)," pungkasnya.
Seperti diketahui, dalam iklan tersebut digambarkan Jakarta masih dililit berbagai persoalan mulai banjir, macet, bus Transjakarta berkarat, korupsi dan persoalan lainnya. Iklan yang tidak jelas pembuatnya selanjutnya menampilkan cuplikan janji Jokowi-Basuki saat pemilihan gubernur DKI Jakarta. Pada bagian akhir iklan ditutup dengan kalimat, 'Kutunggu janjimu'.
(kri)
