Majunya Jokowi, kehancuran PDIP

Sindonews.com - Keputusan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan mandat kepada Gubenur DKI Jakarta Joko Widodo untuk maju sebagai calon presiden (Capres) merupakan awal kehancuran dari partai berlambang banteng bermoncong putih itu.

Pasalnya, dengan pemberian mandat tersebut PDIP telah menghilangkan ruh Soekarnoisme di tubuh partai itu sendiri.

Ketua DPC Partai Bulan Bintang PBB Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah Sunaryo mengatakan, diakui atau tidak dan suka atau tidak, secara faktual dan secara histori membuktikan PDIP besar karena Soekarno yang menjelma menjadi nafas dan nyawa dan jantung partai itu.

Pembedahan ruh Soekarno itu jika dikonversikan pada posisi partai adalah simbol. Ketika Megawati masih memimpin partai dan pernah menjadi presiden, maka PDIP tetap selalu besar. Namun sebaliknya, jika simbol partai dalam hal ini presiden yang menang dari PDIP dan dipegang bukan anak Soekarno meski kader PDIP, maka ibarat pasar kehilangan gaungnya.

“Itu sudah rumus. Lihat saja dari PNI hingga PDI akhirnya ke PDIP, semua tak lepas dari dinasti Soekarno. Lalu begitu simbol partai itu lepas dari dinasti yaitu Jokowi Presiden, tentu kehancuran partai yang akan terjadi,” ujarnya saat berbincang di Solo, Jawa Tengah, Senin (31/3/2014).

Sunaryo pun menganalogikan PAN dengan Amien Rais, maka sosok itu menjadi kuat dengan basis Muhammadiyah. Begitu pula dengan PBB dengan Yusril Ihza Mahendra, serta PKB dengan Gus Dur juga besar.

“Semua ini adalah realitas yang kompleks termasuk histori dan identik. Namun siapa jamin saat Jokowi menang jadi Presiden Indonesia, apakah itu berarti simbol atau identik Soekarno?" tegasnya.

Apalagi siapa berani menggaransi, jika Jokowi menang menjadi Presiden, partai termasuk Megawati sekalipun bisa menyetirnya?

“Tentu akan lain cerita. Karena Presiden sudah menjadi milik rakyat bukan partai lagi. Nah disitulah saya maksud awal kehancuran PDIP jika mencalonkan orang di luar Dinasti Soekarno,” ujarnya.

Jika Jokowi sudah menjadi Presiden dan Ketua Umum PDIP bukan lagi Megawati Soekarnoputri, tentu saja berpotensi pergolakan baru, akan terjadi perbenturan kepentingan antar kelompok-kelompok internal dan otomatis Jokowi yang sudah menjadi Presiden juga memiliki kepentingan.

Untuk itu majunya Jokowi benar-benar harus dikaji ulang. Apalagi jika sampai PDIP tidak mendapat 20 persen di pileg ini maka membuat PDIP cukup susah berkoalisi ideal seperti frame PDIP. Sebab banyak parpol yang juga memiliki berkepentingan.