Caleg perempuan harus paham isu publik
Minggu, 30 Maret 2014 - 22:12 WIB
Caleg perempuan harus paham isu publik
A
A
A
Sindonews.com - Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan (dapil) DKI Jakarta Fahira Idris menilai, calon anggota legislatif (caleg) perempuan harus memahami isu-isu publik, terutama isu terkait perempuan dan anak.
“Kewajiban kita, para caleg perempuan, adalah memahami isu-isu publik. Ini mutlak dikuasai," ujarnya Fahira, Minggu (30/3/2014).
Menurut dia, caleg perempuan juga wajib memahami su-isu publik lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan juga jaminan sosial, serta isu-isu yang lebih spesifik, seperti tenaga kerja wanita atau kesehatan reproduksi.
“Sebenarnya, hampir semua isu publik selalu berkaitan dengan perempuan dan anak. Kita sebagai caleg perempuan, harus lebih paham dan mengerti. Kemudian melakukan analisa, dan cari solusinya," tuturnya.
Keterwakilan perempuan di parlemen, terutama di DPD, kata dia, masih sangat kecil. Saat ini jumlah anggota DPD perempuan hanya 34 orang atau sekitar 27,27 persen. Sementara laki-laki 98 orang atau (72,73 %).
"Dari DCT DPD Pemilu 2014, dari 945 orang telah dinyatakan lolos verifikasi, hanya 119 orang perempuan atau hanya 13 persen," jelasnya Ketua Yayasan Anak Bangsa Berdaya dan Mandiri ini.
Ketua Gerakan Nasional Anti Miras ini menambahkan, dirinya fokus terhadap isu pendidikan anak usia dini atau PAUD jadi wajib belajar.
Dia menilai pendidikan itu seharusnya bisa dinikmati gratis oleh semua anak di Jakarta dan mendorong adanya perda yang tegas melarang miras dijual bebas di Jakarta.
“Idealnya sebelum maju menjadi caleg, alangkah baiknya, kalau kita caleg perempuan terjun dulu ke masyarakat,” ujarnya.
“Kewajiban kita, para caleg perempuan, adalah memahami isu-isu publik. Ini mutlak dikuasai," ujarnya Fahira, Minggu (30/3/2014).
Menurut dia, caleg perempuan juga wajib memahami su-isu publik lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan juga jaminan sosial, serta isu-isu yang lebih spesifik, seperti tenaga kerja wanita atau kesehatan reproduksi.
“Sebenarnya, hampir semua isu publik selalu berkaitan dengan perempuan dan anak. Kita sebagai caleg perempuan, harus lebih paham dan mengerti. Kemudian melakukan analisa, dan cari solusinya," tuturnya.
Keterwakilan perempuan di parlemen, terutama di DPD, kata dia, masih sangat kecil. Saat ini jumlah anggota DPD perempuan hanya 34 orang atau sekitar 27,27 persen. Sementara laki-laki 98 orang atau (72,73 %).
"Dari DCT DPD Pemilu 2014, dari 945 orang telah dinyatakan lolos verifikasi, hanya 119 orang perempuan atau hanya 13 persen," jelasnya Ketua Yayasan Anak Bangsa Berdaya dan Mandiri ini.
Ketua Gerakan Nasional Anti Miras ini menambahkan, dirinya fokus terhadap isu pendidikan anak usia dini atau PAUD jadi wajib belajar.
Dia menilai pendidikan itu seharusnya bisa dinikmati gratis oleh semua anak di Jakarta dan mendorong adanya perda yang tegas melarang miras dijual bebas di Jakarta.
“Idealnya sebelum maju menjadi caleg, alangkah baiknya, kalau kita caleg perempuan terjun dulu ke masyarakat,” ujarnya.
(dam)
