Ingin Indonesia berubah, HT ingatkan pengusaha tidak golput
Sabtu, 22 Maret 2014 - 22:49 WIB
Ingin Indonesia berubah, HT ingatkan pengusaha tidak golput
A
A
A
Sindonews.com - Calon Wakil Presiden Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo (HT) mengingatkan pengusaha di Malang untuk tidak golput pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014.
Menurut HT, Indonesia bisa maju dan berubah jika mempunyai pemimpin yang jujur dan tegas serta bisa mengangkat perekonomian kelas bawah. HT pun mengingatkan para pengusaha agar tidak salah menentukan pilihan.
Dia menceritakan tujuannya terjun ke dunia politik yang semata-mata untuk mengabdi kepada negara. "Negara bisa membantu masyarakat kurang mampu jika negara kuat," ujar HT saat bersilaturahmi dengan pengusaha se-Malang Raya, Sabtu (22/3/2014) malam.
Pada acara itu, HT juga memaparkan potret kondisi Indonesia yang sejak awal reformasi hingga kini masih jauh dari harapan rakyat kecil. Potensi sumber daya alam yang melimpah justru tidak bisa mengangkat ekonomi rakyat kecil. "Beras, kedelai, garam masih impor," ujarnya.
HT juga menyebut banyak persoalan yang menghambat kemajuan Indonesia, yakni permasalahan korupsi, hukum, serta pengelolaan sumber daya manusia yang tidak maksimal.
Menurut HT, Indonesia bisa maju dan berubah jika mempunyai pemimpin yang jujur dan tegas serta bisa mengangkat perekonomian kelas bawah. HT pun mengingatkan para pengusaha agar tidak salah menentukan pilihan.
Dia menceritakan tujuannya terjun ke dunia politik yang semata-mata untuk mengabdi kepada negara. "Negara bisa membantu masyarakat kurang mampu jika negara kuat," ujar HT saat bersilaturahmi dengan pengusaha se-Malang Raya, Sabtu (22/3/2014) malam.
Pada acara itu, HT juga memaparkan potret kondisi Indonesia yang sejak awal reformasi hingga kini masih jauh dari harapan rakyat kecil. Potensi sumber daya alam yang melimpah justru tidak bisa mengangkat ekonomi rakyat kecil. "Beras, kedelai, garam masih impor," ujarnya.
HT juga menyebut banyak persoalan yang menghambat kemajuan Indonesia, yakni permasalahan korupsi, hukum, serta pengelolaan sumber daya manusia yang tidak maksimal.
(dam)
