Anas: Penyidik KPK belum korek soal Harrier
Anas: Penyidik KPK belum korek soal Harrier
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyebutkan, dalam pemeriksaan kali ini, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menanyakan lebih dalam soal mobil Toyota Harrier secara detail.
Pasalnya, dalam kasus dugaan gratifikasi proyek Sport Center Hambalang, Anas disangka menerima mobil tersebut. "(Pemeriksaan) tidak juga detail ditanyakan tentang Harrier bersejarah itu," kata Anas di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (28/2/2014).
Mantan Komisioner KPU ini mengaku, mengenai mobil Harrier sudah dijelaskan secara detail, mulai dari proses pembelian sampai dijual kembali. "Yang pasti banyak hal ditanyakan dan saya jawab. Masih ada nanti kelanjutan pemeriksaan berikutnya," ungkapnya.
Disinggung soal dugaan aliran dana Hambalang ke Kongres Demokrat di Bandung, Anas mengaku sudah menjelaskan. Khususnya terkait dengan struktur Partai Demokrat dan fungsi dari masing-masing jabatan.
"Berdasarkan hasil kongres, gimana posisi majelis tinggi, dewan pembina, dewan kehormatan, posisi DPP (Dewan Pimpinan Pusat), yang pasti dalam struktur organisasi Partai Demokrat hasil kongres di Bandung, kewenangan atau kekuasaan tertinggi itu ada pada majelis tinggi. Ketua majelis tinggi adalah Bapak SBY," tegasnya.
KPK didesak serius ungkap kasus Hambalang
Pasalnya, dalam kasus dugaan gratifikasi proyek Sport Center Hambalang, Anas disangka menerima mobil tersebut. "(Pemeriksaan) tidak juga detail ditanyakan tentang Harrier bersejarah itu," kata Anas di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (28/2/2014).
Mantan Komisioner KPU ini mengaku, mengenai mobil Harrier sudah dijelaskan secara detail, mulai dari proses pembelian sampai dijual kembali. "Yang pasti banyak hal ditanyakan dan saya jawab. Masih ada nanti kelanjutan pemeriksaan berikutnya," ungkapnya.
Disinggung soal dugaan aliran dana Hambalang ke Kongres Demokrat di Bandung, Anas mengaku sudah menjelaskan. Khususnya terkait dengan struktur Partai Demokrat dan fungsi dari masing-masing jabatan.
"Berdasarkan hasil kongres, gimana posisi majelis tinggi, dewan pembina, dewan kehormatan, posisi DPP (Dewan Pimpinan Pusat), yang pasti dalam struktur organisasi Partai Demokrat hasil kongres di Bandung, kewenangan atau kekuasaan tertinggi itu ada pada majelis tinggi. Ketua majelis tinggi adalah Bapak SBY," tegasnya.
KPK didesak serius ungkap kasus Hambalang
(maf)
Explore More