Amankan pemilu, Polri diminta waspada tingkat tinggi
Senin, 24 Februari 2014 - 19:00 WIB
Amankan pemilu, Polri diminta waspada tingkat tinggi
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kepolisian RI terus meningkatkan kewaspadaan jelang Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2014 nanti. Titik fokus Polri harus dikonsentrasikan pada wilayah-wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan akan ancaman.
"Sejauh ini kami menilai sistem pengamanan TPS tidak banyak berubah dari pemilu sebelumnya. Jumlah TPS jauh lebih banyak dari jumlah polisi. Satu polisi jaga empat sampai lima TPS. Ini harus diwaspadai," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane saat diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2014).
Untuk melakukan tindakan pencegahan, lanjut Neta, personel intelijen yang dimiliki Polri harus dimaksimalkan. Hal tersebut untuk memetakan mana daerah rawan yang berpotensi pada kecurangan dan konflik pemilu.
Dia mencontohkan, untuk daerah Kalimantan Timur, setidaknya ada 3.000 TPS yang diduga rawan konflik yang juga dipengaruhi konflik sosial.
"Aparat intelijen harus dimaksimalkan saat ini sejauh mana potensi konflik tersebut. Babinkamtibmas juga diturunkan untuk melakukan pendekatan agar potensi konflik ini bisa diredam," ujar Neta.
Dalam menangani ancaman konflik di pemilu, kata Neta, pihaknya mendesak Polri aktif menjalin kerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat. Sebab, posisi mereka lebih dekat dengan warga ketimbang polisi.
"Pendekatan persuasif lebih efektif untuk menghindari konflik dibanding menunggu datangnya konflik," ketus Neta.
Masih menurut Neta, dari data yang dilansir IPW tahun 2013, sebanyak 27 provinsi dilanda konflik. Konflik sosial naik 23,7 persen dibanding 2012. Di sepanjang 2013 terjadi 153 konflik sosial yang berakibatkan 203 orang tewas, 361 luka, 483 rumah dirusak dan 173 bangunan dibakar.
Korban konflik sosial tak hanya warga sipil, tapi TNI dan Polri juga jadi korban. Neta menyebutkan selama 2013 ada 10 TNI yang tewas dan polisi 4 orang tewas. Sementara yang luka, ada 42 polisi dan 7 TNI.
Baca berita:
Polri petakan daerah rawan konflik pemilu
"Sejauh ini kami menilai sistem pengamanan TPS tidak banyak berubah dari pemilu sebelumnya. Jumlah TPS jauh lebih banyak dari jumlah polisi. Satu polisi jaga empat sampai lima TPS. Ini harus diwaspadai," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane saat diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2014).
Untuk melakukan tindakan pencegahan, lanjut Neta, personel intelijen yang dimiliki Polri harus dimaksimalkan. Hal tersebut untuk memetakan mana daerah rawan yang berpotensi pada kecurangan dan konflik pemilu.
Dia mencontohkan, untuk daerah Kalimantan Timur, setidaknya ada 3.000 TPS yang diduga rawan konflik yang juga dipengaruhi konflik sosial.
"Aparat intelijen harus dimaksimalkan saat ini sejauh mana potensi konflik tersebut. Babinkamtibmas juga diturunkan untuk melakukan pendekatan agar potensi konflik ini bisa diredam," ujar Neta.
Dalam menangani ancaman konflik di pemilu, kata Neta, pihaknya mendesak Polri aktif menjalin kerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat. Sebab, posisi mereka lebih dekat dengan warga ketimbang polisi.
"Pendekatan persuasif lebih efektif untuk menghindari konflik dibanding menunggu datangnya konflik," ketus Neta.
Masih menurut Neta, dari data yang dilansir IPW tahun 2013, sebanyak 27 provinsi dilanda konflik. Konflik sosial naik 23,7 persen dibanding 2012. Di sepanjang 2013 terjadi 153 konflik sosial yang berakibatkan 203 orang tewas, 361 luka, 483 rumah dirusak dan 173 bangunan dibakar.
Korban konflik sosial tak hanya warga sipil, tapi TNI dan Polri juga jadi korban. Neta menyebutkan selama 2013 ada 10 TNI yang tewas dan polisi 4 orang tewas. Sementara yang luka, ada 42 polisi dan 7 TNI.
Baca berita:
Polri petakan daerah rawan konflik pemilu
(kri)
