Polri petakan daerah rawan konflik pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Polri menyatakan telah melakukan pemetaan terhadap daerah rawan konflik yang berpotensi mengancam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronnie F Sompie mengatakan, pemetaan daerah rawan pemilu dilakukan sepanjang tahun 2012 dan 2013 silam. Data itu didasarkan atas pelaksanaan pemilukada di daerah.
"Kami punya referensi konflik sepanjang persiapan, pelaksanaan dan pasca pemilukada," ujar Ronnie, saat diskusi tentang pemilu di Restoran Horapa, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2014).
Data pemilukada di Indonesia, kata Ronnie, menjadi fokus Polri untuk memantau setiap sistem keamanan wilayah. Selanjutnya, tugas Polri adalah mengawasi daerah yang diduga rentan ancaman saat pemilu nasional digelar.
"Daerah Indonesia bagian timur iya. Tapi di Jawa juga iya. Tergantung ada provokator atau tidak," ungkapnya.
Adapun, kata Ronnie, untuk mengamankan setiap ancaman pemilu, pihaknya tidak sendirian. Dengan kekuatan 410 ribu personel, masih diperbantukan oleh TNI sebanyak 23 ribu orang. Jumlah itu pun masih dibantu petugas Linmas. "Keterbatasan jumlah itu bisa ditangani," ucapnya.
Berita:
Polri janji jaga netralitas pemilu
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronnie F Sompie mengatakan, pemetaan daerah rawan pemilu dilakukan sepanjang tahun 2012 dan 2013 silam. Data itu didasarkan atas pelaksanaan pemilukada di daerah.
"Kami punya referensi konflik sepanjang persiapan, pelaksanaan dan pasca pemilukada," ujar Ronnie, saat diskusi tentang pemilu di Restoran Horapa, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2014).
Data pemilukada di Indonesia, kata Ronnie, menjadi fokus Polri untuk memantau setiap sistem keamanan wilayah. Selanjutnya, tugas Polri adalah mengawasi daerah yang diduga rentan ancaman saat pemilu nasional digelar.
"Daerah Indonesia bagian timur iya. Tapi di Jawa juga iya. Tergantung ada provokator atau tidak," ungkapnya.
Adapun, kata Ronnie, untuk mengamankan setiap ancaman pemilu, pihaknya tidak sendirian. Dengan kekuatan 410 ribu personel, masih diperbantukan oleh TNI sebanyak 23 ribu orang. Jumlah itu pun masih dibantu petugas Linmas. "Keterbatasan jumlah itu bisa ditangani," ucapnya.
Berita:
Polri janji jaga netralitas pemilu
(dam)