Polri janji jaga netralitas dalam pemilu
Polri janji jaga netralitas dalam pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berjanji bakal menjaga netralitasnya saat bertugas mengamankan Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2014 mendatang.
"Bahwa Polri dinyatakan netralitasnya tidak berpihak pada partai politik manapun," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Mabes Polri, Irjen Pol Ronnie F Sompie saat diskusi pemilu di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2014).
Dia menyatakan, fungsi Polri adalah mendukung dalam hal keamanan, termasuk membantu proses tahapan pemilu yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta perangkat pemilu lainnya.
Menurut Ronnie, pengamanan paling vital adalah saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. Maka itu, fokus Porli paling dioptimalkan adalah saat menjelang, sedang, dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara berakhir.
"Kita akan masuk dalam kampanye terbuka, kegiatan-kegiatan yang semua caleg melalui parpolnya bisa berjalan dengan baik," ujarnya.
Namun demikian, terkait informasi ancaman pemilu, Polri mengaku tak bisa berjalan sendiri. Pasalnya, informasi ancaman pemilu bisa datang sewaktu-waktu dan kerap luput dari pantauan Polri. Dia menyatakan peran media massa yang menjadi 'jembatan' untuk menginformasikan ancaman tersebut.
"Situasi menuju ke chaos ini yang perlu diantisipasi, untuk mencegah ketidaksiapan ketika menghadapi tindakan masyarakat yang bernuansa massa dan mengakibatkan chaos," tuturnya.
Untuk hal itu, tambah Ronnie pihaknya mengaku sudah melakukan koordinasi bersama 31 Polda se-Indonesia, dan melibatkan 455 Kapolres yang tersebar. Bahkan, untuk tingkat paling bawah, yakni RT dan RW, pihaknya tengah mengajak perangkat desa itu untuk menyampaikan informasi mengenai dugaan ancaman pemilu.
Baca berita:
BIN janji netral dan profesional pada pemilu
"Bahwa Polri dinyatakan netralitasnya tidak berpihak pada partai politik manapun," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Mabes Polri, Irjen Pol Ronnie F Sompie saat diskusi pemilu di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2014).
Dia menyatakan, fungsi Polri adalah mendukung dalam hal keamanan, termasuk membantu proses tahapan pemilu yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta perangkat pemilu lainnya.
Menurut Ronnie, pengamanan paling vital adalah saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. Maka itu, fokus Porli paling dioptimalkan adalah saat menjelang, sedang, dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara berakhir.
"Kita akan masuk dalam kampanye terbuka, kegiatan-kegiatan yang semua caleg melalui parpolnya bisa berjalan dengan baik," ujarnya.
Namun demikian, terkait informasi ancaman pemilu, Polri mengaku tak bisa berjalan sendiri. Pasalnya, informasi ancaman pemilu bisa datang sewaktu-waktu dan kerap luput dari pantauan Polri. Dia menyatakan peran media massa yang menjadi 'jembatan' untuk menginformasikan ancaman tersebut.
"Situasi menuju ke chaos ini yang perlu diantisipasi, untuk mencegah ketidaksiapan ketika menghadapi tindakan masyarakat yang bernuansa massa dan mengakibatkan chaos," tuturnya.
Untuk hal itu, tambah Ronnie pihaknya mengaku sudah melakukan koordinasi bersama 31 Polda se-Indonesia, dan melibatkan 455 Kapolres yang tersebar. Bahkan, untuk tingkat paling bawah, yakni RT dan RW, pihaknya tengah mengajak perangkat desa itu untuk menyampaikan informasi mengenai dugaan ancaman pemilu.
Baca berita:
BIN janji netral dan profesional pada pemilu
(kri)
Explore More