Bakal capres adu visi soal perbatasan
Sabtu, 22 Februari 2014 - 22:30 WIB
Bakal capres adu visi soal perbatasan
A
A
A
Sindonews.com - Persoalan kawasan perbatasan Indonesia dengan negara lain memang belum tuntas hingga hari ini. Banyak persoalan politik, ekonomi, sosial hingga kesejahteraan yang menjadi pekerjaan rumah calon pemimpin negara ini ke depan.
Dalam debat kandidat capres Konvensi Partai Demokrat yang dilaksanakan di Borneo Ballroom, Novotel Hotel, Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) pada Sabtu (22/2/2014) ini, perbatasan menjadi salah satu pembahasan. Fokus pertanyaan moderator seputar kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara (Kaltara).
Tujuh kandidat yang berdebat di sesi kedua prihatin dengan kondisi perbatasan. Ketujuh Kandidat tersebut adalah Sinyo Harry Sarundajang, Endriarto Sutarto, Gita Wirjawan, Dino Patti Jalal, Marzuki Alie, Hayono Isman, dan Ali Masykur Musa.
Sinyo mengaku tidak mudah mengurus perbatasan, terutama di kawasan laut. Dia menceritakan pengalamannya menjadi gubernur saat menangani perbatasan laut dengan Filipina.
“Masalah yang terjadi di perbatasan sering menyakitkan kita. Sangat mudah jika dilihat dari sisi patok, namun sulit dari sisi aktivitas kejahatan seperti penyelundupan narkoba, dan senjata, pelatihan perang, hingga aksi terorisme,” kata Sinyo, penjawab pertama mengenai pertanyaan ini.
Untuk itu, kata dia, pembangunan kawasan perbatasan harus diprioritaskan. Tidak saja melengkapi keamanan, namun juga dari sisi kesejahteraan masyarakat. “Karena kebanyakan daerah perbatasan itu lebih miskin,” ungkapnya.
Kandidat lain, Endriarto Sutarto menyebut perbatasan adalah serambi depan Indonesia, bukan belakang. Infrastruktur belum memadai membuat harga jadi sangat mahal sehingga sangat tergantung dari negara tetangga.
Cerita sedikit berbeda dilontarkan Dino Patti Jalal. Dia menegaskan persoalan perbatasan itu masuk ranah pribadinya. Sebab, ayahnya, Hasyim Jalal merupakan tokoh bangsa yang membuat wilayah Indonesia menjadi besar pada saat ini.
“Saat Indonesia merdeka, luas Indonesia tidak sebesar sekarang. Berkat perjuangan ayah saya, luas Indonesia sekarang menjadi tiga kali lipat,” kata Dino.
Untuk itu, dia ingin melanjutkan perjuangan ayahnya dengan menjaga kawasan perbatasan. Menurut Dino, perlu peningkatan kesejahteraan kawasan perbatasan untuk menjaga areal perbatasan, bukan sekadar patok.
“Karena tidak kita perhatikan, manusia di perbatasan hilang ke-Indonesia-annya karena tergantung negara lain. Untuk sangat memerlukan perhatian khusus,” katanya.
Sementara itu, Hayono Isman berjanji jika terpilih menjadi presiden akan membangun sentra ekonomi di perbatasan. Sentra ekonomi ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat menjadi sejahtera.
Sedangkan Gita Wiryawan memiliki sedikit pendapat berbeda. Mantan Menteri Perdagangan itu mengatakan, serambi Indonesia akan bersinar jika di dalamnya bersinar. Semuanya saling terkait sehingga harus dibenahi serius.
“Memecahkan persoalan perbatasan perlu pendekatan keamanan, pendekatan kemakmuran, dan pendekatan kelestarian,” katanya.
Marzuki Ali menilai perlunya membuat kota mandiri terpadu di kawasan perbatasan. Kota tersebut dibuat di kawasan perbatasan dan pulau terluar Indonesia. Dia meyakini cara itu membantu menyejahterakan masyarakat di perbatasan.
Sementara Ali Masykur Musa mengatakan, kawasan perbatasan harus dijaga dengan baik. Dia menyebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati, dan harus diperjuangkan. Nasionalisme warga perbatasan harus dijawab dengan kesejahteraan.
Berita:
Empat peserta konvensi Demokrat bicara Blok Mahakam
Dalam debat kandidat capres Konvensi Partai Demokrat yang dilaksanakan di Borneo Ballroom, Novotel Hotel, Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) pada Sabtu (22/2/2014) ini, perbatasan menjadi salah satu pembahasan. Fokus pertanyaan moderator seputar kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara (Kaltara).
Tujuh kandidat yang berdebat di sesi kedua prihatin dengan kondisi perbatasan. Ketujuh Kandidat tersebut adalah Sinyo Harry Sarundajang, Endriarto Sutarto, Gita Wirjawan, Dino Patti Jalal, Marzuki Alie, Hayono Isman, dan Ali Masykur Musa.
Sinyo mengaku tidak mudah mengurus perbatasan, terutama di kawasan laut. Dia menceritakan pengalamannya menjadi gubernur saat menangani perbatasan laut dengan Filipina.
“Masalah yang terjadi di perbatasan sering menyakitkan kita. Sangat mudah jika dilihat dari sisi patok, namun sulit dari sisi aktivitas kejahatan seperti penyelundupan narkoba, dan senjata, pelatihan perang, hingga aksi terorisme,” kata Sinyo, penjawab pertama mengenai pertanyaan ini.
Untuk itu, kata dia, pembangunan kawasan perbatasan harus diprioritaskan. Tidak saja melengkapi keamanan, namun juga dari sisi kesejahteraan masyarakat. “Karena kebanyakan daerah perbatasan itu lebih miskin,” ungkapnya.
Kandidat lain, Endriarto Sutarto menyebut perbatasan adalah serambi depan Indonesia, bukan belakang. Infrastruktur belum memadai membuat harga jadi sangat mahal sehingga sangat tergantung dari negara tetangga.
Cerita sedikit berbeda dilontarkan Dino Patti Jalal. Dia menegaskan persoalan perbatasan itu masuk ranah pribadinya. Sebab, ayahnya, Hasyim Jalal merupakan tokoh bangsa yang membuat wilayah Indonesia menjadi besar pada saat ini.
“Saat Indonesia merdeka, luas Indonesia tidak sebesar sekarang. Berkat perjuangan ayah saya, luas Indonesia sekarang menjadi tiga kali lipat,” kata Dino.
Untuk itu, dia ingin melanjutkan perjuangan ayahnya dengan menjaga kawasan perbatasan. Menurut Dino, perlu peningkatan kesejahteraan kawasan perbatasan untuk menjaga areal perbatasan, bukan sekadar patok.
“Karena tidak kita perhatikan, manusia di perbatasan hilang ke-Indonesia-annya karena tergantung negara lain. Untuk sangat memerlukan perhatian khusus,” katanya.
Sementara itu, Hayono Isman berjanji jika terpilih menjadi presiden akan membangun sentra ekonomi di perbatasan. Sentra ekonomi ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat menjadi sejahtera.
Sedangkan Gita Wiryawan memiliki sedikit pendapat berbeda. Mantan Menteri Perdagangan itu mengatakan, serambi Indonesia akan bersinar jika di dalamnya bersinar. Semuanya saling terkait sehingga harus dibenahi serius.
“Memecahkan persoalan perbatasan perlu pendekatan keamanan, pendekatan kemakmuran, dan pendekatan kelestarian,” katanya.
Marzuki Ali menilai perlunya membuat kota mandiri terpadu di kawasan perbatasan. Kota tersebut dibuat di kawasan perbatasan dan pulau terluar Indonesia. Dia meyakini cara itu membantu menyejahterakan masyarakat di perbatasan.
Sementara Ali Masykur Musa mengatakan, kawasan perbatasan harus dijaga dengan baik. Dia menyebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati, dan harus diperjuangkan. Nasionalisme warga perbatasan harus dijawab dengan kesejahteraan.
Berita:
Empat peserta konvensi Demokrat bicara Blok Mahakam
(dam)
