Pendapat Ketua DPR terkait Anggito Abimanyu
Rabu, 19 Februari 2014 - 04:02 WIB
Pendapat Ketua DPR terkait Anggito Abimanyu
A
A
A
Sindonews.com - Ketua DPR RI Marzuki Alie menegaskan, kasus plagiasi yang dilakukan Anggito Abimanyu sangat mencoreng wibawa dunia akademisi. Padahal akademisi semestinya mengedepankan kejujuran dan kebenaran.
Ditemui usai Konvensi Pendidikan PGRI di Bentara Budaya Jakarta, Marzuki berpendapat, ada peraturan akademisi yang dilanggar oleh Anggito.
Dia menambahkan, kadang dalam menulis sang penulis sering lupa menerangkan kembali dari mana kutipan yang dia buat. Padahal jika keteledoran ini terjadi, sangat berdampak buruk dalam dunia akademisi.
Terkait sanksi, dia juga menunggu ketegasan dari Universitas Gajah Mada (UGM), akan hal itu. Dia menekankan, biasanya diperlukan waktu tiga bulan untuk menyelidiki plagiasi yang dilakukan akademisi di suatu kampus.
Begitu pula pencopotan status Anggito sebagai pejabat di Kementerian Agama (Kemenag), Marzuki berujar, harus menunggu pula hasil penyelidikan dari UGM. “Akademisi harus mengedepankan kejujuran, keadilan dan kebenaran. Kita tunggu saja perkembangannya,” terangnya.
Ketua Litbang dan Penelitian Pengabdian Masyarakat Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Firdaus Ali mengakui jika pengawasan pemerintah akan karya tulis sangat lemah. Padahal tindakan plagiasi adalah musuh kajian akademik dan melanggar hak intelektual seseorang.
“Saya sedih sekali. Banyak yang melakukan plagiasi namun masih melenggang bebas. Malah mereka banyak yang menduduki jabatan publik yang strategis,” sesalnya.
Dia juga menyesalkan keteledoran Anggito karena tidak memeriksa kembali tulisan yang dibuatnya. Apalagi posisi dia sebagai dosen di kampus ternama dan juga sebagai Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag semestinya memberikan contoh yang baik ke masyarakat.
Meski demikian, dia mengapresiasi sikap Anggito yang sudah mengundurkan diri sebagai dosen sebagai bagian dari pertanggungjawabannya.
Ditemui usai Konvensi Pendidikan PGRI di Bentara Budaya Jakarta, Marzuki berpendapat, ada peraturan akademisi yang dilanggar oleh Anggito.
Dia menambahkan, kadang dalam menulis sang penulis sering lupa menerangkan kembali dari mana kutipan yang dia buat. Padahal jika keteledoran ini terjadi, sangat berdampak buruk dalam dunia akademisi.
Terkait sanksi, dia juga menunggu ketegasan dari Universitas Gajah Mada (UGM), akan hal itu. Dia menekankan, biasanya diperlukan waktu tiga bulan untuk menyelidiki plagiasi yang dilakukan akademisi di suatu kampus.
Begitu pula pencopotan status Anggito sebagai pejabat di Kementerian Agama (Kemenag), Marzuki berujar, harus menunggu pula hasil penyelidikan dari UGM. “Akademisi harus mengedepankan kejujuran, keadilan dan kebenaran. Kita tunggu saja perkembangannya,” terangnya.
Ketua Litbang dan Penelitian Pengabdian Masyarakat Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Firdaus Ali mengakui jika pengawasan pemerintah akan karya tulis sangat lemah. Padahal tindakan plagiasi adalah musuh kajian akademik dan melanggar hak intelektual seseorang.
“Saya sedih sekali. Banyak yang melakukan plagiasi namun masih melenggang bebas. Malah mereka banyak yang menduduki jabatan publik yang strategis,” sesalnya.
Dia juga menyesalkan keteledoran Anggito karena tidak memeriksa kembali tulisan yang dibuatnya. Apalagi posisi dia sebagai dosen di kampus ternama dan juga sebagai Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag semestinya memberikan contoh yang baik ke masyarakat.
Meski demikian, dia mengapresiasi sikap Anggito yang sudah mengundurkan diri sebagai dosen sebagai bagian dari pertanggungjawabannya.
(maf)
