Hayono singgung soal reklamasi pantai Tanjung Benoa
Selasa, 18 Februari 2014 - 13:20 WIB
Hayono singgung soal reklamasi pantai Tanjung Benoa
A
A
A
Sindonews.com - Masyarakat Bali memiliki keunikan tersendiri untuk menyelesaikan masalah melalui adat istiadat dan aturan budaya yang berlaku. Bali juga memiliki keragaman budaya dan adat istiadat masyarakat yang baik.
Maka itu, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman mengingatkan, rencana pembangunan reklamasi pantai Tanjung Benoa harus mempertimbangkan budaya masyarakat Bali.
"Bali luar biasa dalam menghormati keanekaragaman agama dan budaya, masyarakat setempat tidak pernah melarang agama lain untuk beribadah," ujar Hayono dalam siaran persnya, Selasa (18/2/2014).
Maka itu, peserta Konvensi Calon Presiden (Capres) dari Partai Demokrat ini meminta pemerintah harus memahami karakteristik budaya dan adat yang dianut masyarakat setempat, termasuk persoalan reklamasi Tanjung Benoa. "Harus dipikirkan secara matang dengan mempertimbangkan budaya masyarakat Bali," tukasnya.
Kontroversi reklamasi di perairan Tanjung Benoa seluas 838 hektare muncul setelah beredar kabar adanya Surat Keputusan (SK) Nomor : 2138/02-C/HK/2012 Gubernur Bali. SK itu menyangkut pemberian izin dan hak pemanfaatan pengembangan dan pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa Provinsi Bali tertanggal 26 Desember 2012.
Berita:
Di konvensi Hayono akan beberkan visi misi
Maka itu, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman mengingatkan, rencana pembangunan reklamasi pantai Tanjung Benoa harus mempertimbangkan budaya masyarakat Bali.
"Bali luar biasa dalam menghormati keanekaragaman agama dan budaya, masyarakat setempat tidak pernah melarang agama lain untuk beribadah," ujar Hayono dalam siaran persnya, Selasa (18/2/2014).
Maka itu, peserta Konvensi Calon Presiden (Capres) dari Partai Demokrat ini meminta pemerintah harus memahami karakteristik budaya dan adat yang dianut masyarakat setempat, termasuk persoalan reklamasi Tanjung Benoa. "Harus dipikirkan secara matang dengan mempertimbangkan budaya masyarakat Bali," tukasnya.
Kontroversi reklamasi di perairan Tanjung Benoa seluas 838 hektare muncul setelah beredar kabar adanya Surat Keputusan (SK) Nomor : 2138/02-C/HK/2012 Gubernur Bali. SK itu menyangkut pemberian izin dan hak pemanfaatan pengembangan dan pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa Provinsi Bali tertanggal 26 Desember 2012.
Berita:
Di konvensi Hayono akan beberkan visi misi
(kur)
