Wamen PAN sebut anggaran belanja pegawai meningkat
Selasa, 04 Februari 2014 - 00:30 WIB
Wamen PAN sebut anggaran belanja pegawai meningkat
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Wamen PAN) Eko Prasojo mengatakan, belanja pegawai meningkat 116,7 persen sejak tahun 2009.
Dari catatan yang dimiliki, kurun waktu lima tahun ini peningkatan belanja pegawai mencapai 90 persen.
Menurutnya, meningkatnya belanja pegawai disebabkan gemuknya struktur organisasi negara. Sayangnya, peningkatan anggaran belanja pegawai tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas pemerintahan dan pelayanan.
"Memang saat ini kondisi itu tidak bisa dipungkiri. Peningkatan kinerja belum terjadi walaupun anggaran belanjanya bertambah," kata Eko di Depok, Senin 4 Februari 2014.
Dia mengatakan, belanja pegawai tahun 2009 mencapai Rp127,7 triliun. Dan meningkat hingga Rp241,1 triliun pada tahun 2013. Sedangkan tahun 2014, belanja pegawai semakin membesar menjadi Rp276,7 triliun. "Atau naik sebesar 18,8 persen dibandingkan tahun lalu," ungkapnya.
Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, kata dia, pemerintahan Indonesia berubah menjadi desentralistik. Peraturan itu memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah sejak tahun 2001.
Namun, kewenangan tersebut tidak diikuti dengan perampingan struktur di tingkat pemerintah pusat. Sebaliknya terjadi pembengkakan terus menerus struktur internal kementrian dan jumlah lembaga non kementerian, maupun lembaga non struktural.
"Struktur yang tambun dengan 34 kementerian, 28 LPNK, dan 88 LNS, bukan hanya tidak sesuai dengan semangat pemerintahan yang desentralistik tetapi telah menyebabkan inefisiensi yang sangat tinggi," ujarnya.
Dari catatan yang dimiliki, kurun waktu lima tahun ini peningkatan belanja pegawai mencapai 90 persen.
Menurutnya, meningkatnya belanja pegawai disebabkan gemuknya struktur organisasi negara. Sayangnya, peningkatan anggaran belanja pegawai tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas pemerintahan dan pelayanan.
"Memang saat ini kondisi itu tidak bisa dipungkiri. Peningkatan kinerja belum terjadi walaupun anggaran belanjanya bertambah," kata Eko di Depok, Senin 4 Februari 2014.
Dia mengatakan, belanja pegawai tahun 2009 mencapai Rp127,7 triliun. Dan meningkat hingga Rp241,1 triliun pada tahun 2013. Sedangkan tahun 2014, belanja pegawai semakin membesar menjadi Rp276,7 triliun. "Atau naik sebesar 18,8 persen dibandingkan tahun lalu," ungkapnya.
Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, kata dia, pemerintahan Indonesia berubah menjadi desentralistik. Peraturan itu memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah sejak tahun 2001.
Namun, kewenangan tersebut tidak diikuti dengan perampingan struktur di tingkat pemerintah pusat. Sebaliknya terjadi pembengkakan terus menerus struktur internal kementrian dan jumlah lembaga non kementerian, maupun lembaga non struktural.
"Struktur yang tambun dengan 34 kementerian, 28 LPNK, dan 88 LNS, bukan hanya tidak sesuai dengan semangat pemerintahan yang desentralistik tetapi telah menyebabkan inefisiensi yang sangat tinggi," ujarnya.
(maf)
