Pemerintah klaim setop operasi militer di Papua
Selasa, 28 Januari 2014 - 19:23 WIB
Pemerintah klaim setop operasi militer di Papua
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Pusat menegaskan, tidak akan ada lagi operasi militer yang dilakukan di Papua.
Hal demikian dikatakan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto, terkait masih adanya sekelompok masyarakat Papua bersenjata yang berada di hutan.
"Tidak ada lagi operasi militer, tidak ada lagi pengejaran-pengejaran militer," kata Djoko Suyanto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/1/2014).
Kini, kata dia, pemerintah lebih mengedepankan upaya persuasif kepada mereka yang masih berada di hutan. "Ini upaya kita bersama, pusat, gubernur, bupati, bersama-sama untuk dekati mereka yang sekarang masih berada di hutan, mengangkat senjata, melakukan tindakan kriminal," ucapnya.
Lebih lanjut dia menuturkan, yang ada hanyalah penegakan hukum bagi mereka yang telah bertindak kriminal. "Jadi, upaya persuasif harus sabar dan harus kelola dengan baik, untuk keluar dari tindakan kekerasan sangat penting," tuturnya.
Hal demikian, sambung dia, merupakan komitmen pemerintah saat ini. "Kerja sama upaya internasional dilakukan. Bulan lalu kita mengundang sejumlah Menteri luar negeri anggota Melanesian Spearhead Group (negara-negara rumpun Melanesia) untuk datang ke Papua," imbuhnya.
Papua & Papua Barat klaim tak ingin merdeka
Hal demikian dikatakan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto, terkait masih adanya sekelompok masyarakat Papua bersenjata yang berada di hutan.
"Tidak ada lagi operasi militer, tidak ada lagi pengejaran-pengejaran militer," kata Djoko Suyanto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/1/2014).
Kini, kata dia, pemerintah lebih mengedepankan upaya persuasif kepada mereka yang masih berada di hutan. "Ini upaya kita bersama, pusat, gubernur, bupati, bersama-sama untuk dekati mereka yang sekarang masih berada di hutan, mengangkat senjata, melakukan tindakan kriminal," ucapnya.
Lebih lanjut dia menuturkan, yang ada hanyalah penegakan hukum bagi mereka yang telah bertindak kriminal. "Jadi, upaya persuasif harus sabar dan harus kelola dengan baik, untuk keluar dari tindakan kekerasan sangat penting," tuturnya.
Hal demikian, sambung dia, merupakan komitmen pemerintah saat ini. "Kerja sama upaya internasional dilakukan. Bulan lalu kita mengundang sejumlah Menteri luar negeri anggota Melanesian Spearhead Group (negara-negara rumpun Melanesia) untuk datang ke Papua," imbuhnya.
Papua & Papua Barat klaim tak ingin merdeka
(maf)
