Terkait somasi, SBY pertaruhkan elektabilitas Demokrat
Terkait somasi, SBY pertaruhkan elektabilitas Demokrat
A
A
A
Sindonews.com - Tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mensomasi sejumlah politikus melalui kuasa hukumnya dianggap hanya menimbulkan persepsi negatif publik. Yang terkena imbasnya adalah Partai Demokrat yang tengah berjuang bangkit dari badai keterpurukan jelang Pemilu 2014.
Menurut Pengamat Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi, langkah somasi tersebut adalah bentuk dari penegasan rasa khawatir SBY atas keberlangsungan kepemimpinannya yang bisa jadi tidak soft landing.
"Keselamatan keluarganya yang telah disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan sejumlah kasus korupsi dan Partai Demokrat yang bahkan ketika dipimpinnya tidak menunjukkan meningkatnya elektabilitas," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Selasa (28/1/2014).
Artinya, lanjut dia, posisi sentral SBY tersebut akan membuat pribadi, keluarga, dan Partai demokrat akan sangat terpengaruh negatif dengan langkah mensomasi pengkritiknya. Sebagai representasi dari Partai Demokrat, maka langkah somasi tim kuasa hukum SBY tersebut akan membuat elektabilitas partai berlambang bintang segitiga itu terkoreksi.
"Artinya SBY harus menyadari bahwa tiap langkah dan kebijakan serta manuver yang dilakukan akan mengoreksi elektabilitas partai yang dipimpinnya," tegas dosen Universitas Paramadina ini.
Muradi menambahkan, jika somasi itu tidak dihentikan bukan tidak mungkin Partai Demokrat akan terus menurun tingkat elektabilitasnya melewati angka psikologis perolehan suara yang berkisar diangka 7-9 persen.
"Dengan langkah yang tidak simpatik tersebut perolehan Demokrat akan menurun di bawah angka 7 persen dan itu lampu merah bagi Demokrat," tutupnya.
Seperti diketahui, Presiden SBY melalui pengacara keluarga melayangkan somasi kepada beberapa pihak. Mereka yang disomasi antara lain aktivis ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Sri Mulyono, mantan Menteri era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, dan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah.
Baca berita:
Demokrat gerah somasi SBY jadi polemik
Istana: Honor pengacara keluarga SBY bukan dari APBN
Somasi rakyatnya sendiri, SBY cederai nilai demokrasi
Menurut Pengamat Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi, langkah somasi tersebut adalah bentuk dari penegasan rasa khawatir SBY atas keberlangsungan kepemimpinannya yang bisa jadi tidak soft landing.
"Keselamatan keluarganya yang telah disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan sejumlah kasus korupsi dan Partai Demokrat yang bahkan ketika dipimpinnya tidak menunjukkan meningkatnya elektabilitas," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Selasa (28/1/2014).
Artinya, lanjut dia, posisi sentral SBY tersebut akan membuat pribadi, keluarga, dan Partai demokrat akan sangat terpengaruh negatif dengan langkah mensomasi pengkritiknya. Sebagai representasi dari Partai Demokrat, maka langkah somasi tim kuasa hukum SBY tersebut akan membuat elektabilitas partai berlambang bintang segitiga itu terkoreksi.
"Artinya SBY harus menyadari bahwa tiap langkah dan kebijakan serta manuver yang dilakukan akan mengoreksi elektabilitas partai yang dipimpinnya," tegas dosen Universitas Paramadina ini.
Muradi menambahkan, jika somasi itu tidak dihentikan bukan tidak mungkin Partai Demokrat akan terus menurun tingkat elektabilitasnya melewati angka psikologis perolehan suara yang berkisar diangka 7-9 persen.
"Dengan langkah yang tidak simpatik tersebut perolehan Demokrat akan menurun di bawah angka 7 persen dan itu lampu merah bagi Demokrat," tutupnya.
Seperti diketahui, Presiden SBY melalui pengacara keluarga melayangkan somasi kepada beberapa pihak. Mereka yang disomasi antara lain aktivis ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Sri Mulyono, mantan Menteri era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, dan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah.
Baca berita:
Demokrat gerah somasi SBY jadi polemik
Istana: Honor pengacara keluarga SBY bukan dari APBN
Somasi rakyatnya sendiri, SBY cederai nilai demokrasi
(kri)
Explore More