Kamis, KPU evaluasi 'masa depan' DPT
Selasa, 21 Januari 2014 - 16:30 WIB
Kamis, KPU evaluasi 'masa depan' DPT
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta kepada KPU tingkat Kabupaten/Kota melakukan rapat koordinasi (rakor) di masing-masing daerah pada hari ini untuk menentukan hasil perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah.
Sementara, untuk rapat koordinasi KPU pusat bersama KPU Provinsi untuk mengevaluasi hasil perbaikan DPT telah dijadwalkan pada Kamis depan.
"Hari ini kita minta KPU tingkat kabupaten kota lakukan rapat koordinasi langsung dibawa ke provinsi (KPU)," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (21/1/2014).
Menurut Ferry, acuan KPU tetap pada DPT 3,3 juta bermasalah. Termasuk sebanyak 54 ribu pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun, pemberian NIK bisa langsung diberikan pihak Dukcapil Kemendagri di Daerah.
Ferry melanjutkan, setiap KPU kabupaten/kota yang telah selesai melaporkan hasil perbaikan, pihaknya meminta kepada KPU Provinsi langsung memplenokan hasilnya sebelum dilakukan perbaikan kembali
"Kamis ini kita undang KPU provinsi buat rapat bersama (evaluasi)," jelasnya.
Seperti diketahui, KPU diberi kesempatan untuk memperbaiki DPT bermasalah atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sampai dua pekan sebelum waktu pencoblosan Pemilu Legislatif dimulai. Rekomendasi itu disepakati pasca rapat pleno dan rekapitulasi yang dilakukan pada 4 November 2013 lalu.
Baca berita:
KPU klaim tinggal 30 ribu DPT tanpa NIK
Sementara, untuk rapat koordinasi KPU pusat bersama KPU Provinsi untuk mengevaluasi hasil perbaikan DPT telah dijadwalkan pada Kamis depan.
"Hari ini kita minta KPU tingkat kabupaten kota lakukan rapat koordinasi langsung dibawa ke provinsi (KPU)," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (21/1/2014).
Menurut Ferry, acuan KPU tetap pada DPT 3,3 juta bermasalah. Termasuk sebanyak 54 ribu pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun, pemberian NIK bisa langsung diberikan pihak Dukcapil Kemendagri di Daerah.
Ferry melanjutkan, setiap KPU kabupaten/kota yang telah selesai melaporkan hasil perbaikan, pihaknya meminta kepada KPU Provinsi langsung memplenokan hasilnya sebelum dilakukan perbaikan kembali
"Kamis ini kita undang KPU provinsi buat rapat bersama (evaluasi)," jelasnya.
Seperti diketahui, KPU diberi kesempatan untuk memperbaiki DPT bermasalah atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sampai dua pekan sebelum waktu pencoblosan Pemilu Legislatif dimulai. Rekomendasi itu disepakati pasca rapat pleno dan rekapitulasi yang dilakukan pada 4 November 2013 lalu.
Baca berita:
KPU klaim tinggal 30 ribu DPT tanpa NIK
(kri)
