Pemerintah diminta evaluasi penempatan TKI ke Hongkong

Sindonews.com - Meski pemerintah menyatakan kondisi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Hongkong dalam kondisi baik, namun pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi atas penempatan TKI ke negara itu.

Analisis Kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo menjelaskan, pemerintah propagandakan ke publik, kondisi TKI di Hongkong lebih baik dari negara lain.

Menurut Wahtu, banyak permasalahan yang pemerintah tutup-tutupi. Seperti laporan Bank Dunia tentang remitansi dan pembangunan pada Oktober 2013 lalu menyatakan, biaya rekrutmen tertinggi dialami oleh TKI yang ingin bekerja ke Hongkong.

TKI diharuskan bayar 2.708 dollar Hongkong, sedangkan pekerja Filipina hanya 1.719 dollar Hongkong. “Kondisi TKI kita di Hongkong tidak seindah film Minggu Pagi di Victoria Park,” katanya kepada KORAN SINDO, Kamis 16 Januari 2014.

Dia menjelaskan, biaya rekrutmen yang tinggi, menyebabkan TKI berhutang dulu ke agen. Para agen pun memanfaatkan ini dengan mengenakan bunga tinggi kepada TKI.

Padahal gaji TKI pun lebih rendah dari pekerja negara lain. Ditambah dengan biaya hidup yang tinggi, maka hutang TKI makin membengkak. Selain itu, TKI juga dibebankan biaya sekira Rp21 juta, jika ingin memerbarui kontrak, jika ingin pindah majikan.

"Bila pekerja dari negara lain tidak dikenakan biaya oleh konsulat negara mereka, maka KJRI mewajibkan TKI untuk menggunakan jasa agen untuk pembaruan kontrak. KJRI pun tidak pernah menindak pungutan yang dilakukan agen tersebut," ungkapnya.