Rapat batal, Demokrat bantah karena penggeledahan KPK
Kamis, 16 Januari 2014 - 14:33 WIB
Rapat batal, Demokrat bantah karena penggeledahan KPK
A
A
A
Sindonews.com - Hari ini, Fraksi Partai Demokrat di DPR, semula akan menggelar rapat fraksi, namun kegiatan itu dibatalkan.
Juru Bicara (Jubir) Partai Demokrat, Ruhut Poltak Sitompul mengungkapkan, rapat tersebut beragendakan mendengarkan arahan Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan.
"Rapat fraksi dengar pengarahan Ketua Harian, Syarif Hasan, tetapi tidak jadi," kata Ruhut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2014).
Ruhut menyampaikan, isi arahan yang akan disampaikan Ketua Harian Partai Demokrat sebagai persiapan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. "Untuk merapatkan barisan untuk menghadapi pileg (pemilu legislatif)," terangnya.
Ketika disinggung pembatalan itu terkait adanya penggeledahan ruang kerja Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana dan anggota Komisi VII, Tri Yulianto. Politikus dengan kepala plontos ini membantahnya.
"Dia (Syarief Hasan) tidak jadi, karena ada tugas mendadak. Bukan karena penggeledahan," tuntasnya.
Politikus Demokrat pasrah ruangannya digeledah KPK
Juru Bicara (Jubir) Partai Demokrat, Ruhut Poltak Sitompul mengungkapkan, rapat tersebut beragendakan mendengarkan arahan Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan.
"Rapat fraksi dengar pengarahan Ketua Harian, Syarif Hasan, tetapi tidak jadi," kata Ruhut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2014).
Ruhut menyampaikan, isi arahan yang akan disampaikan Ketua Harian Partai Demokrat sebagai persiapan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. "Untuk merapatkan barisan untuk menghadapi pileg (pemilu legislatif)," terangnya.
Ketika disinggung pembatalan itu terkait adanya penggeledahan ruang kerja Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana dan anggota Komisi VII, Tri Yulianto. Politikus dengan kepala plontos ini membantahnya.
"Dia (Syarief Hasan) tidak jadi, karena ada tugas mendadak. Bukan karena penggeledahan," tuntasnya.
Politikus Demokrat pasrah ruangannya digeledah KPK
(maf)
