KPU antisipasi penyebaran logistik pemilu saat bencana
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim, siap mengantisipasi kebutuhan penyebaran logistik pemilihan umum (pemilu), terkait kemungkinan bencana alam yang kerap melanda wilayah di Indonesia.
Hal itu sekaligus menanggapi kejadian bencana alam yang belakangan terjadi akibat banjir, serta bencana erupsi Gunung Sinabung, di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut).
"Kita sudah komunikasi dengan Sekjen (KPU), untuk menyiapkan antisipasi yang terkait aktivitas di luar kehendak kita, seperti letusan gunung, banjir," kata Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiansyah, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2014).
KPU, lanjut Ferry, akan mengutamakan gudang yang dipersiapkan untuk menampung kebutuhan logistik, agar tetap aman. Sebab, untuk kotak surat suara, pihaknya sudah mulai melakukan penyebaran.
Sedangkan, cetak surat suara sedang menunggu proses cetak. "Termasuk penyimpanan logistik pemilu, gudang yang terkena banjir. Itu harus di antisipasi. Itu sudah kita upayakan," ujarnya.
Namun begitu, KPU menyadari, anggaran pengamanan logistik pemilu tidak menjadi kewajibannya. Anggaran pengamanan sudah menjadi milik Polri dan TNI. Sehingga, jika harus bekerjasama dengan instansi lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pihaknya mengaku kesulitan.
"Anggaran khusus tidak ada. Nanti itu anggaran yang terkelola di masing-masing Satker (Satuan Kerja). (Kerja sama dengan BNPB) belum ada, tapi kita harapkan seperti ini harus disiapkan sedini mungkin," tutupnya.
Hal itu sekaligus menanggapi kejadian bencana alam yang belakangan terjadi akibat banjir, serta bencana erupsi Gunung Sinabung, di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut).
"Kita sudah komunikasi dengan Sekjen (KPU), untuk menyiapkan antisipasi yang terkait aktivitas di luar kehendak kita, seperti letusan gunung, banjir," kata Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiansyah, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2014).
KPU, lanjut Ferry, akan mengutamakan gudang yang dipersiapkan untuk menampung kebutuhan logistik, agar tetap aman. Sebab, untuk kotak surat suara, pihaknya sudah mulai melakukan penyebaran.
Sedangkan, cetak surat suara sedang menunggu proses cetak. "Termasuk penyimpanan logistik pemilu, gudang yang terkena banjir. Itu harus di antisipasi. Itu sudah kita upayakan," ujarnya.
Namun begitu, KPU menyadari, anggaran pengamanan logistik pemilu tidak menjadi kewajibannya. Anggaran pengamanan sudah menjadi milik Polri dan TNI. Sehingga, jika harus bekerjasama dengan instansi lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pihaknya mengaku kesulitan.
"Anggaran khusus tidak ada. Nanti itu anggaran yang terkelola di masing-masing Satker (Satuan Kerja). (Kerja sama dengan BNPB) belum ada, tapi kita harapkan seperti ini harus disiapkan sedini mungkin," tutupnya.
(maf)