KPU terkesan anggap enteng logistik hilang
Senin, 13 Januari 2014 - 14:12 WIB
KPU terkesan anggap enteng logistik hilang
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan keberadaan logistik pemilu yang hilang di tiga wilayah seperti Kota Medan, Kota Jayapura dan Kota Kendari akan diatasi dengan pengadaan logistik ulang.
"Iya dong pengadaan (ulang). Kalau enggak diadakan ya gimana," kata Kepala Biro Logistik KPU, Boradi, di Kantor KPU, Jakarta, Senin (13/1/2014).
Meski pengadaan logistik ulang, lanjut Boradi, bukan berarti KPU menambah anggaran logistik pemilu yang raib tersebut. Kata dia, pagu anggaran tengah ditetapkan, hanya saja KPU bakal mengoptimalkan anggaran tersebut kepada KPU Provinsi.
"Provinsi mungkin ada dana lebih dan bisa untuk kekurangan logistik yang hilang dan sebagainya," ujarnya.
Namun demikian, KPU seolah menggampangkan masalah logistik pemilu yang hilang ini. Sebab, hilangnya logistik berbentuk kotak surat suara tersebut bisa diantisipasi seandainya KPU mempunyai infrastruktur yang memadai.
Diketahui, kasus hilangnya barang logistik di Kota Jayapura ditengarai karena KPU setempat tak mampu membayar sewa kontrak gudang. Sehingga, gudang yang awalnya berisi kotak suara dijual oleh pemiliknya.
Boradi berpendapat, pengadaan ulang logistik yang hilang karena jumlahnya tak terlalu banyak. Maka, kata Boradi, dengan mengandalkan anggaran KPU provinsi sudah bisa mengatasi hal tersebut.
"Kecil, ya mungkin puluhan ribu. Kira-kira 20-an ribu. Kalau ada kekurangan segera melapor, saya udah bilang ke teman-teman daerah," sambungya.
Baca berita:
Logistik raib, KPU klaim kerugian tak sampai miliaran
"Iya dong pengadaan (ulang). Kalau enggak diadakan ya gimana," kata Kepala Biro Logistik KPU, Boradi, di Kantor KPU, Jakarta, Senin (13/1/2014).
Meski pengadaan logistik ulang, lanjut Boradi, bukan berarti KPU menambah anggaran logistik pemilu yang raib tersebut. Kata dia, pagu anggaran tengah ditetapkan, hanya saja KPU bakal mengoptimalkan anggaran tersebut kepada KPU Provinsi.
"Provinsi mungkin ada dana lebih dan bisa untuk kekurangan logistik yang hilang dan sebagainya," ujarnya.
Namun demikian, KPU seolah menggampangkan masalah logistik pemilu yang hilang ini. Sebab, hilangnya logistik berbentuk kotak surat suara tersebut bisa diantisipasi seandainya KPU mempunyai infrastruktur yang memadai.
Diketahui, kasus hilangnya barang logistik di Kota Jayapura ditengarai karena KPU setempat tak mampu membayar sewa kontrak gudang. Sehingga, gudang yang awalnya berisi kotak suara dijual oleh pemiliknya.
Boradi berpendapat, pengadaan ulang logistik yang hilang karena jumlahnya tak terlalu banyak. Maka, kata Boradi, dengan mengandalkan anggaran KPU provinsi sudah bisa mengatasi hal tersebut.
"Kecil, ya mungkin puluhan ribu. Kira-kira 20-an ribu. Kalau ada kekurangan segera melapor, saya udah bilang ke teman-teman daerah," sambungya.
Baca berita:
Logistik raib, KPU klaim kerugian tak sampai miliaran
(kri)
