Distribusi logistik, KPU keberatan dengan deadline Bawaslu
Senin, 13 Januari 2014 - 11:39 WIB
Distribusi logistik, KPU keberatan dengan deadline Bawaslu
A
A
A
Sindonews.com - Bawaslu meminta pengadaan dan distribusi logistik dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) paling lambat adalah 14 hari sebelum waktu pencoblosan Pemilu Legislatif. Namun, bagi KPU batas waktu (deadline) yang diminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak masuk akal.
Kepala Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Boradi, menilai waktu yang diberikan Bawaslu sangat sempit. Kekhawatiran KPU adalah daerah terpencil bakal sulit terjangkau. "Bagi saya pengadaan logistik (14 hari sebelum pencoblosan) enggak masuk akal," kata Boradi di Kantor KPU, Jakarta, Senin (13/1/2014).
Meski keberatan dengan waktu yang diberikan Bawaslu, Boradi tetap mengharga keputusan yang telah ditetapkan itu. Saat ini, lanjut Boradi pihaknya juga berharap proses cetak surat suara dan kebutuhan logistik Pemilu 2014 dapat diselesaikan sekarang agar proses distribusi logistik bisa dilaksanakan dengan cepat.
Boradi menyebutkan, banyak wilayah yang diprediksi bakal sulit dijangkau petugas KPU meskipun dibantu aparat keamanan seperti Polri dan TNI dalam mendistribusikan logistik pemilu.
Misalnya kata Boradi Indonesia bagian timur. Maka itu, waktu yang sempit tersebut bakal mengganggu barang logistik bisa masuk secara tepat di lokasi-lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang lokasinya terpencil.
"Misalnya, mau dikirim ke Papua tinggal 14 hari, belum dari Papua mengirim ke TPS, ini kan sulit dilakukan," ucapnya.
Kepala Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Boradi, menilai waktu yang diberikan Bawaslu sangat sempit. Kekhawatiran KPU adalah daerah terpencil bakal sulit terjangkau. "Bagi saya pengadaan logistik (14 hari sebelum pencoblosan) enggak masuk akal," kata Boradi di Kantor KPU, Jakarta, Senin (13/1/2014).
Meski keberatan dengan waktu yang diberikan Bawaslu, Boradi tetap mengharga keputusan yang telah ditetapkan itu. Saat ini, lanjut Boradi pihaknya juga berharap proses cetak surat suara dan kebutuhan logistik Pemilu 2014 dapat diselesaikan sekarang agar proses distribusi logistik bisa dilaksanakan dengan cepat.
Boradi menyebutkan, banyak wilayah yang diprediksi bakal sulit dijangkau petugas KPU meskipun dibantu aparat keamanan seperti Polri dan TNI dalam mendistribusikan logistik pemilu.
Misalnya kata Boradi Indonesia bagian timur. Maka itu, waktu yang sempit tersebut bakal mengganggu barang logistik bisa masuk secara tepat di lokasi-lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang lokasinya terpencil.
"Misalnya, mau dikirim ke Papua tinggal 14 hari, belum dari Papua mengirim ke TPS, ini kan sulit dilakukan," ucapnya.
(kur)
