Kemeneg PP&PA gandeng Polri urus kekerasan anak dan perempuan

Sindonews.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) menggandeng Polri dan telah menandatangani MoU terkait pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menag PP dan PA) Linda Amalia Sari Gumelar mengatakakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anka (KPP dan PA) menggandeng Kapolri dan telah menandatangani MoU bersama terkait Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak.

"MoU ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada terkait dengan penegakan hukum pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak," tandas Menag PP dan PA dalam keterangan persnya yang diterima SINDO, Minggu 12 Januari 2014.

Dia mengatakan, di tahun 2013, ragam kasus yang melibatkan kaum perempuan dan anak sebagai korban berkembang secara signifikan dan mendesak untuk dituntaskan. Mulai dari kasus kekerasan, trafficking, pelecehan seksual, eksploitasi anak dan perempuan, hingga kasus anak berhadapan dengan hukum.

Masing-masing kasus membutuhkan perhatian khusus agar penanganan yang diberikan tepat sasaran. “Saya harap untuk ke depannya, akan ada lebih banyak lagi ide-ide kreatif dan inovatif untuk mengatasi berbagai permasalahan perempuan dan anak. Inovasi ini diharapkan dapat berujung pada penanganan kasus yang lebih responsif akan hak-hak perempuan dan anak," tukasnya.

Lanjutnya, sejauh ini dengan dibentuknya unit pelayanan terpadu yang tersebar di berbagai instansi terkait, tercatat adanya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di 500 Mapolres, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 27 Provinsi dan 197 Kabupaten/Kota, serta 123 lembaga layanan korban kekerasan berbasis rumah sakit.

"Bisa dibentuk sampai tingkat Polsek. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM pelaksanaan seperti Polwan," terangnya.

Berita perempuan berpendidikan mampu lahirkan generasi unggul.