Isu elpiji bikin KPU ikut ketar-ketar
Senin, 06 Januari 2014 - 15:00 WIB
Isu elpiji bikin KPU ikut ketar-ketar
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berupaya menjaga partisipasi pemilih jelang Pemilu 2014 yang kurang dari empat bulan lagi. Mengantisipasi hal tersebut, KPU mengaku terus melakukan sosialiasi pemilu.
Namun, kebijakan dari pemerintah yang dianggap kurang "pro rakyat" dikhawatirkan bisa "jatuhkan" partisipasi pemilih saat pemilu nanti. Sebab, tingkat partisipasi publik terhadap proses pemilu juga bersumber dari tingkat kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah.
"Ya pastilah. Tapi yang pasti kita berharap sinergi antara partisipasi masyarakat dengan (kebijakan) pemerintah berjalan baik," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Kantor KPU, Jakarta, Senin (6/1/2014).
KPU, lanjut Ferry, berharap antara penyelenggara negara dengan penyelenggara pemilu sama-sama menjaga tingkat partisipasi pemilih. Maka itu, dibutuhkan hubungan timbal-balik yang searah untuk meningkatan ketertarikan masyarakat terhadap pemilu.
"Kita harap sinergi, bahwa aktivitas yang kita lakukan terkait sosialisasi akan mendongkrak partisipasi pemilih," ujarnya.
Namun begitu, KPU tetap bekerja secara profesional. Adapun terkait kebijakan kenaikan harga tabung elpiji ukuran 12 kilogram menjadi domain dan kewenangan pemerintah sebagai penyelenggara negara. "Kalau kita terus berupaya tingkatkan partisipasi masyarakat (pemilih)," tegasnya.
Seperti diketahui, empat bulan jelang Pemilu Legislatif pada 9 April 2014, masyarakat harus dihadapkan kenyataan tentang kenaikan harga elpiji 12 kilogram. Pemerintah melalui Pertamina tengah menaikkan harga elpiji yang diketahui terjual di masyarakat mencapai Rp150 ribu.
Baca berita:
Tolak kenaikan elpiji 12 kg, SBY cari popularitas
Namun, kebijakan dari pemerintah yang dianggap kurang "pro rakyat" dikhawatirkan bisa "jatuhkan" partisipasi pemilih saat pemilu nanti. Sebab, tingkat partisipasi publik terhadap proses pemilu juga bersumber dari tingkat kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah.
"Ya pastilah. Tapi yang pasti kita berharap sinergi antara partisipasi masyarakat dengan (kebijakan) pemerintah berjalan baik," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Kantor KPU, Jakarta, Senin (6/1/2014).
KPU, lanjut Ferry, berharap antara penyelenggara negara dengan penyelenggara pemilu sama-sama menjaga tingkat partisipasi pemilih. Maka itu, dibutuhkan hubungan timbal-balik yang searah untuk meningkatan ketertarikan masyarakat terhadap pemilu.
"Kita harap sinergi, bahwa aktivitas yang kita lakukan terkait sosialisasi akan mendongkrak partisipasi pemilih," ujarnya.
Namun begitu, KPU tetap bekerja secara profesional. Adapun terkait kebijakan kenaikan harga tabung elpiji ukuran 12 kilogram menjadi domain dan kewenangan pemerintah sebagai penyelenggara negara. "Kalau kita terus berupaya tingkatkan partisipasi masyarakat (pemilih)," tegasnya.
Seperti diketahui, empat bulan jelang Pemilu Legislatif pada 9 April 2014, masyarakat harus dihadapkan kenyataan tentang kenaikan harga elpiji 12 kilogram. Pemerintah melalui Pertamina tengah menaikkan harga elpiji yang diketahui terjual di masyarakat mencapai Rp150 ribu.
Baca berita:
Tolak kenaikan elpiji 12 kg, SBY cari popularitas
(kri)
