Kemenkes akui sosialisasi JKN masih kurang

Sindonews.com - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Ali Gufron mukti mengatakan, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah dipersiapkan semakisimal mungkin mulai dari petugas kesehatan, alat-alat kesehatan, klinik, rumah sakit, dan puskesmas.

Namun memang masih terjadi kekurangan dalam hal sosialisasi yang dilakukan BPJS saat ini. Untuk itu, sedang dilakukan peningkatan sosialisasi dalam bentuk iklan di media massa.

"Indonesia kita ini sangat luas dan penduduknya yang padat. Sekarang kita sedang lakukan peningkatan," ujar Ali saat dihubungi KORAN SINDO, Kamis, 26 Desember 2013.

Pemerintah sudah mempersiapkan kelebihan kapaitasi untuk para petugas kesehatan dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan. Peningkatan ini sejumlah antara Rp3.000-6.000.

"Sebelumnyakan hanya Rp1000-2000 dokter disetiap puskesmas. Saya lupa permenkes nomer berapa yang pasti tahun 2013," ucap Ali.

Untuk itu diharapkan, walaupun sosialisasi masih kurang, diharapkan hal ini dapat dibantu oleh pemerintah pusat dan pemda menyangkut implementasi yang harus ditingkatkan.

Selain sosialisasi, lanjut Wamenkes, permasalahan lainya ialah premi yang masih menjadi beban para pekerja informal seperti petani, pedagang. Banyak diantara masyarakat yang di pedesaan dan pedalaman yang memahami bahwa JKN itu gratis. Padahal jaminan kesehatan ini menggunakan sistem gotong royong.

"Tidak mudah bagi mereka yang tidak memiliki gaji menentu. Kedepannya premi ini akan diperbaiki dalam evaluasi," katanya.

Untuk memperbanyak kepesertaan, pendafatran yang dapat dilakukan di kantor-kantor BPJS baik provinsi dan kabupaten diharapkan dapat bekerja maksimal. Dengan perbaikan sistem kepesertan. "Permasalahan pendaftaran kedepan dapat bekerja sama dengan bank-bank pemerintah," tegasnya.

DJSN: OJK bikin pengawasan BPJS lebih sempurna