Serapan anggaran Kemendikbud rendah

Sindonews.com - Serapan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjelang akhir tahun 2013 terbilang rendah. Hingga saat ini serapannya baru 74,23 persen.

Mendikbud Mohammad Nuh memaparkan, pagu APBNP 2013 Kemendikbud mencapai Rp79,9 triliun. Namun hingga 16 Desember kemarin dana yang sudah terserap untuk berbagai kegiatan baru Rp59,3 triliun. Kementerian sendiri hanya akan menggenjot pemakaian anggaran tersebut hingga akhir tahun hingga 92 persen. Serapan terendah ada di Ditjen Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi.
“Serapannya tidak jelek-jelek betul kok. Lumayan lah. Insya Allah akan terserap semua,” katanya pada rapat kerja dengan Komisi X DPR Senin, 16 Desember 2013.

Berdasarkan data Kemendikbud, jika dibandingkan dengan dua kementerian lain yang menerima APBNP terbesar maka Kemendikbud berada di posisi ketiga yang penyerapannya belum optimal. Kementerian Pertahanan dengan pagu Rp99,2 triliun baru terserap Rp73,4 triliun (74,01 persen). Sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum dengan pagu Rp86,7 triliun baru menyerap Rp65,1 triliun (75,12 persen).

Mantan menkominfo ini beralasan, belum terserapnya anggaran karena banyak proses administrasi yang belum selesai. Tanpa merinci pemakaian anggarannya, M Nuh menuturkan, pembangunan gedung politeknik negeri Surabaya meski sudah selesai namun proses pembayaran belum rampung.
Diperkirakan pada 28-29 Desember semua tagihan akan dibayar. Sementara agenda World Culture Forum (WCF) yang digelar awal Desember kemarin juga masih diselesaikan proses administrasinya. Dia menuturkan, anggaran yang belum banyak terserap ialah perjalanan dinas ke luar negeri. “Uang untuk administrasi sudah ada dikementerian. Tinggal proses bayar sehingga akan meningkatkan persentase pemakaian anggaran,” ujarnya.

Sementara untuk tahun depan dia menjamin pemakaian anggaran akan tepat waktu, sasaran dan akuntabilitas. Kementerian juga sudah mengeluarkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang sudah terbit 10 Desember kemarin. persiapan implementasi juga sudah dilakukan. Seperti penetapan pejabat perbendaharaan, proses lelang, penyaluran bantuan siswa miskin dan bantuan operasional sekolah sekolah menengah, pembangunan dan rehabilitasi sekolah baru serta implementasi kurikulum baru.

Ketua Komisi X DPR Utut Adianto mendesak Kemendikbud untuk segera mengambil langkah strategis agar penyerapan anggaran maksimal. Kemendikbud harus secepatnya merealisasikan percepatan anggaran namun tidak bertabrakan dengan peraturan perundangan yang berlaku. “Realisasi penyerapan anggaran perubahan 2013 ini belum optimal,” sesal Utut.

Politikus PDIP ini menyatakan, penyaluran anggaran bantuan siswa miskin menjadi perhatian utama komisi. Dia menjelaskan, meski anggaran bantuan sudah ditransfer Kemendikbud ke perbankan yang ditunjuk. Namun realisasi penyaluran dari perbankan ke siswa yang menjadi sasaran bermasalah. Banyak data yang salah sehingga siswa tidak dapat mencairkan dana tersebut.

Oleh karena itu komisi meminta pemerintah untuk memperbaiki dari sisi teknis pelaksanaan dan pengawasan. Pemerintah pusat juga harus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program itu. seperti pemerintah daerah, sekolah PT POS dan perbankan. Perbaikan ini untuk mementahkan opini sebagian pihak bahwa bantuan siswa miskin ini hanya menjadi alat kampanye pemerintah saat ini saja.

Kemendikbud wajib buka akses sistem informasi