Respons Istana soal pengaruh Ani terhadap kinerja SBY
Senin, 16 Desember 2013 - 16:32 WIB
Respons Istana soal pengaruh Ani terhadap kinerja SBY
A
A
A
Sindonews.com - Juru Bicara (Jubir) Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha mengaku berani menjamin, peran Ani Bambang Yudhoyono hanya sebatas sebagai Ibu Negara.
"Saya bisa menjamin bahwa peran Ibu Negara adalah sebatas Ibu Negara," kata Julian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2013).
Lebih lanjut dia mengatakan, peran Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono tidak memasuki ranah politik atau kebijakan stategis yang akan diputuskan atau sedang dipertimbangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Saya pastikan itu," ucapnya.
Hal demikian dikatakannya, membantah kabar yang dihembuskan The Australian menyangkut Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono. Seperti diketahui sebelumnya, berita tentang penyadapan terhadap Presiden SBY dan lingkaran dekatnya oleh intelijen Australia terus bergulir.
Yang terkini, media Australia membeber alasan intelijen di negeri Kanguru itu menyadap telepon Ibu Negara, Kristiani Herawati alias Ani Yudhoyono pada 2009 silam atau ketika SBY hendak memasuki periode kedua masa kepresidenannya.
Keputusan lembaga telik sandi Australia, Defence Signal Directorate (DSD) untuk menyadap Bu Ani karena didasari pada posisinya sebagai orang yang paling berpengaruh terhadap SBY dan dianggap tengah menyiapkan kursi kekuasaan untuk putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono. Rencana penyadapan terhadap Bu Ani pada 2009 itu sudah disiapkan dua tahun sebelumnya, yakni pada 2007.
Seperti diberitakan The Australian yang mendapat bocoran dari wikileaks, pada 17 Oktober 2007, sebuah kawat diplomatik dikirim dari Kedutaan Australia di Jakarta kepada diplomat Amerika Serikat di Canberra dan CIA. Isi kawat diplomatik berjudul A CABINET OF ONE -- INDONESIA'S FIRST LADY EXPANDS HER INFLUENCE itu adalah peran Bu Ani yang kala itu sudah tiga tahun menjadi first lady.
Dalam bocoran tentang rencana penyadapan itu terulis bahwa broker kekuasaan yang baru di Indonesia bukanlah Jusuf Kalla yang saat itu masih Wakil Presiden, tetapi justru Bu Ani. Meski bukan bagian dari kabinet, tapi posisi Bu Ani sebagai istri SBY membuatnya memiliki posisi penting dalam pengambilan keputusan di Pemerintah Indonesia.
PKS tak kaget peran Ibu Ani di pemerintahan
Menteri Sharif tak tahu Ibu Negara setir SBY
TB Silalahi bantah pemberitaan The Australian
"Saya bisa menjamin bahwa peran Ibu Negara adalah sebatas Ibu Negara," kata Julian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2013).
Lebih lanjut dia mengatakan, peran Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono tidak memasuki ranah politik atau kebijakan stategis yang akan diputuskan atau sedang dipertimbangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Saya pastikan itu," ucapnya.
Hal demikian dikatakannya, membantah kabar yang dihembuskan The Australian menyangkut Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono. Seperti diketahui sebelumnya, berita tentang penyadapan terhadap Presiden SBY dan lingkaran dekatnya oleh intelijen Australia terus bergulir.
Yang terkini, media Australia membeber alasan intelijen di negeri Kanguru itu menyadap telepon Ibu Negara, Kristiani Herawati alias Ani Yudhoyono pada 2009 silam atau ketika SBY hendak memasuki periode kedua masa kepresidenannya.
Keputusan lembaga telik sandi Australia, Defence Signal Directorate (DSD) untuk menyadap Bu Ani karena didasari pada posisinya sebagai orang yang paling berpengaruh terhadap SBY dan dianggap tengah menyiapkan kursi kekuasaan untuk putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono. Rencana penyadapan terhadap Bu Ani pada 2009 itu sudah disiapkan dua tahun sebelumnya, yakni pada 2007.
Seperti diberitakan The Australian yang mendapat bocoran dari wikileaks, pada 17 Oktober 2007, sebuah kawat diplomatik dikirim dari Kedutaan Australia di Jakarta kepada diplomat Amerika Serikat di Canberra dan CIA. Isi kawat diplomatik berjudul A CABINET OF ONE -- INDONESIA'S FIRST LADY EXPANDS HER INFLUENCE itu adalah peran Bu Ani yang kala itu sudah tiga tahun menjadi first lady.
Dalam bocoran tentang rencana penyadapan itu terulis bahwa broker kekuasaan yang baru di Indonesia bukanlah Jusuf Kalla yang saat itu masih Wakil Presiden, tetapi justru Bu Ani. Meski bukan bagian dari kabinet, tapi posisi Bu Ani sebagai istri SBY membuatnya memiliki posisi penting dalam pengambilan keputusan di Pemerintah Indonesia.
PKS tak kaget peran Ibu Ani di pemerintahan
Menteri Sharif tak tahu Ibu Negara setir SBY
TB Silalahi bantah pemberitaan The Australian
(maf)
