Komisi III nilai pernyataan Wakapolri bermotif sinisme
Senin, 02 Desember 2013 - 13:12 WIB
Komisi III nilai pernyataan Wakapolri bermotif sinisme
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Almuzzammil Yusuf merasakan ada motif sinisme dan cenderung untuk menggagalkan keinginan Kapolri, Jenderal Sutarman untuk membolehkan Polwan mengenakan jilbab.
Hal itu menanggapi telegram dan pernyataan Wakapolri Oegroseno yang melarang pengenaan jilbab oleh Polwan sebelum SK resmi keluar.
“Termasuk membanding-bandingkan inisiatif jilbab Polwan seperti perijinan penggunaan pistol dan aktifitas ibu-ibu arisan menurut saya tidak relevan dan tidak sepatutnya disampaikan Wakapolri,” ujar politikus PKS asal Lampung ini di Gedung DPR RI, Jakarta, (2/12/2013).
Muzzammil menegaskan, bahwa penggunaan jilbab bagi perempuan adalah aturan agama yang sakral dan patut dihormati oleh siapapun.
“Jika ada Polwan yang belum menganggap pengenaan jilbab itu wajib, tidak boleh dipaksakan. Keyakinan seorang pimpinan Polri yang tidak merasa jilbab tidak wajib juga tidak boleh memaksakan sikap pribadinya kepada institusi Polri,” terangnya.
Apalagi, tambah Muzzammil, dua Kapolri,Jenderal Timur Pradopo dan Jenderal Sutarman sangat akomodatif dan responsif terhadap tuntutan jilbab bagi para Polwan.
“Sambutan Polwan di daerah juga sangat antusias dan banyak masyarakat yang mengapresiasi kebijaksanaan Kapolri. Saya berharap Kapolri segera klarifikasi agar tidak jadi isu yang blunder,” ujarnya.
Kepada masyarakat, Muzzammil mengajak agar mendukung kebijakan Kapolri yang membolehkan pengenaan jilbab oleh Polwan. "Mari kita dukung bersama kebijakan Pak Kapolri, agar kebijakan dibolehkannya jilbab bagi Polwan bisa segera terwujud," ajaknya.
Baca berita:
Komisi III nilai Polwan berhak gunakan jilbab
Hal itu menanggapi telegram dan pernyataan Wakapolri Oegroseno yang melarang pengenaan jilbab oleh Polwan sebelum SK resmi keluar.
“Termasuk membanding-bandingkan inisiatif jilbab Polwan seperti perijinan penggunaan pistol dan aktifitas ibu-ibu arisan menurut saya tidak relevan dan tidak sepatutnya disampaikan Wakapolri,” ujar politikus PKS asal Lampung ini di Gedung DPR RI, Jakarta, (2/12/2013).
Muzzammil menegaskan, bahwa penggunaan jilbab bagi perempuan adalah aturan agama yang sakral dan patut dihormati oleh siapapun.
“Jika ada Polwan yang belum menganggap pengenaan jilbab itu wajib, tidak boleh dipaksakan. Keyakinan seorang pimpinan Polri yang tidak merasa jilbab tidak wajib juga tidak boleh memaksakan sikap pribadinya kepada institusi Polri,” terangnya.
Apalagi, tambah Muzzammil, dua Kapolri,Jenderal Timur Pradopo dan Jenderal Sutarman sangat akomodatif dan responsif terhadap tuntutan jilbab bagi para Polwan.
“Sambutan Polwan di daerah juga sangat antusias dan banyak masyarakat yang mengapresiasi kebijaksanaan Kapolri. Saya berharap Kapolri segera klarifikasi agar tidak jadi isu yang blunder,” ujarnya.
Kepada masyarakat, Muzzammil mengajak agar mendukung kebijakan Kapolri yang membolehkan pengenaan jilbab oleh Polwan. "Mari kita dukung bersama kebijakan Pak Kapolri, agar kebijakan dibolehkannya jilbab bagi Polwan bisa segera terwujud," ajaknya.
Baca berita:
Komisi III nilai Polwan berhak gunakan jilbab
(kri)
