KPK harus usut keterlibatan Istana
Jum'at, 29 November 2013 - 07:00 WIB
KPK harus usut keterlibatan Istana
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memiliki nyali mengusut dugaan keterlibatan lingkaran Istana dalam berbagai kasus dugaan korupsi yang belakangan kerap menyebut nama pejabat di lingkaran Istana.
Pegiat antikorupsi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Transparency International Indonesia (TII) Ibrahim Fahmi Badoh menilai, KPK harus melengkapi keterangan saksi terkait temuan fakta dalam sidang kasus dugaan korupsi yang menyebut nama-nama di kalangan Istana.
KPK, kata dia, jangan abai terhadap fakta persidangan yang menyangkut penguasa. "KPK harus mengecek kebenaran itu dengan melengkapi bukti saksi yang kuat," ujar pria yang akrab disapa Bram ini, kepada Sindonews, Jumat (29/11/2013).
KPK harus membuktikan jika memang benar lingkaran Istana tidak terlibat ataupun menerima aliran dana korupsi, sebab kata Istana kerap disebut dalam sejumlah persidangan kasus dugaan korupsi, salah satunya kasus pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian, dan kasus korupsi di SKK Migas.
Menurut Bram, KPK harus berani memanggil nama-nama yang disebut dalam persidangan guna mencari kebenaran di atas hukum. "Jika diperlukan yang bersangkutan bisa dipanggil," tegasnya.
Bos Kernel Oil punya jaringan di Istana
Pegiat antikorupsi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Transparency International Indonesia (TII) Ibrahim Fahmi Badoh menilai, KPK harus melengkapi keterangan saksi terkait temuan fakta dalam sidang kasus dugaan korupsi yang menyebut nama-nama di kalangan Istana.
KPK, kata dia, jangan abai terhadap fakta persidangan yang menyangkut penguasa. "KPK harus mengecek kebenaran itu dengan melengkapi bukti saksi yang kuat," ujar pria yang akrab disapa Bram ini, kepada Sindonews, Jumat (29/11/2013).
KPK harus membuktikan jika memang benar lingkaran Istana tidak terlibat ataupun menerima aliran dana korupsi, sebab kata Istana kerap disebut dalam sejumlah persidangan kasus dugaan korupsi, salah satunya kasus pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian, dan kasus korupsi di SKK Migas.
Menurut Bram, KPK harus berani memanggil nama-nama yang disebut dalam persidangan guna mencari kebenaran di atas hukum. "Jika diperlukan yang bersangkutan bisa dipanggil," tegasnya.
Bos Kernel Oil punya jaringan di Istana
(lal)
