Pundi-pundi sekjen abadi
Pundi-pundi sekjen abadi
A
A
A
Sindonews.com - Ujung karir sebagai pegawai negeri sipil, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno tampaknya tak bisa tenang.
Menurut pantauan SINDO Weekly selama empat hari terakhir, dia tak terlihat di kantor, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Meski demikian, seorang sumber di Kementerian mengatakan Waryono masih menandatangani dokumen dan surat penting.
Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap basah Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini tengah menerima uang yang diduga suap pertengahan Agustus lalu, nama Waryono mendadak tenar. Meski menjadi orang nomor dua di Kementerian, profil Waryono sebelumnya memang nyaris tak terdengar.
KPK menemukan uang USD200 ribu dalam kantong hitam di ruang kerja Waryono. KPK menduga uang itu masih berkaitan dengan USD400 ribu yang disita dari tangan Rudi. Rudi sendiri diduga menerima uang dari Simon G Tanjaya, petinggi perusahaan perdagangan migas PT Kernel Oil melalui Deviardi, pelatih golf Rudi.
Waryono pun terkena cegah ke luar negeri. Secara maraton, selama 10 jam, akhir Oktober silam, komisi antirasuah memeriksa Waryono. Hingga kini, dalam perkara Rudi, status Waryono masih saksi. “Tidak menutup kemungkinan jadi tersangka,” kata Ketua KPK Abraham Samad kepada Ferdi Christian dari SINDO Weekly, Selasa pekan ini.
Abraham mengisyaratkan status Waryono bisa berubah dalam waktu dekat. Mata tajam KPK sebenarnya tak hanya memelototi kaitan uang Waryono dengan Rudi. Sumber SINDO Weekly di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengatakan KPK sudah meminta instansinya melakukan audit investigasi terhadap pundi-pundi Waryono selama menjabat Sekjen.
Hasil awal audit itu, kata sumber tadi, sudah membuat mata para auditor BPKP mendelik. Ada 200 pos penerimaan nonbujet bagi Waryono setiap bulannya. Setiap pos paling kecil mengalirkan uang sebesar Rp750 ribu ke kantong alumnus Universitas Tarumanegara, Jakarta, itu.
Kepala BPKP Mardiasmo mengakui ada permintaan khusus dari KPK kepada lembaganya untuk melakukan audit investigasi di Kementerian ESDM. Namun, dia menolak mengungkap rincian audit. “Kode etik tidak memperbolehkan kami membuka hasil audit yang diminta KPK. Yang jelas ada audit investigasi di Kementerian ESDM,” katanya kepada SINDO Weekly, Selasa pekan ini.
Jika melihat data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, harta Waryono memang wah. Total hartanya mencapai Rp41,97 miliar pada laporan tahun 2011 atau menggelembung dua setengah kali lipat dari laporan tahun 2008 sebesar Rp16,74 miliar.
Waryono sepertinya hobi mengoleksi tanah. Dia memiliki 212 kavling tanah dan bangunan dengan luas antara 150-3.000 meter persegi. Sebagian besar kavling tersebut berada di Tangerang Selatan. Sisanya di Bogor dan Jakarta Selatan. Nilai tanah dan bangunan ini mencapai 89% dari total kekayaannya atau Rp37,7 miliar.
Pengaruh Waryono pun merambah hingga keluar Kementerian Energi. Sebagai Sekjen Kementerian, pria yang kerap disapa “brother” oleh koleganya itu memimpin Yayasan Pertambangan dan Energi, organisasi sosial yang dibentuk dan dikelola para pejabat migas.
Persoalannya, Yayasan tak hanya bergerak di bidang sosial tapi menjamah bisnis yang berhimpitan langsung dengan wilayah kewenangan Kementerian. Salinan brosur Yayasan yang diperoleh SINDO Weekly menyebutkan sejumlah portofolio usaha Yayasan, dari jasa konsultasi, supplier, hingga kontraktor infrastruktur migas, mineral, batubara, dan kelistrikan.
Meskipun tak ada satu pun pasal dalam Peraturan Menteri yang menyebut data bisa diperjualbelikan kepada pihak investor, bisnis utama Patra Nusa adalah menjajakan data-data tersebut kepada calon investor. Bahkan data terbaru sekalipun masuk dalam daftar yang dilego. Tarifnya bisa mencapai USD80.000 – USD237.000, atau sekira Rp910 juta – Rp2,7 miliar per paket data per perusahaan.
Sumber SINDO Weekly di Kementerian ESDM mengatakan salah satu pos penerimaan terbesar bagi Waryono berasal dari Patra Nusa. Alih-alih masuk ke pos penerimaan bukan pajak pada Pusat Data Kementerian Energi, hasil dagangan data migas dan pertambangan, malah menjelejeh ke pundi-pundi Waryono.
Baca selengkapnya di SINDO Weekly No. 38, Tahun 2, 2013. Terbit hari ini Kamis 21 November 2013.
KPK duga Widodo aktor intelektual suap Rudi
Pejabat Pertamina dibidik KPK
Menurut pantauan SINDO Weekly selama empat hari terakhir, dia tak terlihat di kantor, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Meski demikian, seorang sumber di Kementerian mengatakan Waryono masih menandatangani dokumen dan surat penting.
Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap basah Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini tengah menerima uang yang diduga suap pertengahan Agustus lalu, nama Waryono mendadak tenar. Meski menjadi orang nomor dua di Kementerian, profil Waryono sebelumnya memang nyaris tak terdengar.
KPK menemukan uang USD200 ribu dalam kantong hitam di ruang kerja Waryono. KPK menduga uang itu masih berkaitan dengan USD400 ribu yang disita dari tangan Rudi. Rudi sendiri diduga menerima uang dari Simon G Tanjaya, petinggi perusahaan perdagangan migas PT Kernel Oil melalui Deviardi, pelatih golf Rudi.
Waryono pun terkena cegah ke luar negeri. Secara maraton, selama 10 jam, akhir Oktober silam, komisi antirasuah memeriksa Waryono. Hingga kini, dalam perkara Rudi, status Waryono masih saksi. “Tidak menutup kemungkinan jadi tersangka,” kata Ketua KPK Abraham Samad kepada Ferdi Christian dari SINDO Weekly, Selasa pekan ini.
Abraham mengisyaratkan status Waryono bisa berubah dalam waktu dekat. Mata tajam KPK sebenarnya tak hanya memelototi kaitan uang Waryono dengan Rudi. Sumber SINDO Weekly di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengatakan KPK sudah meminta instansinya melakukan audit investigasi terhadap pundi-pundi Waryono selama menjabat Sekjen.
Hasil awal audit itu, kata sumber tadi, sudah membuat mata para auditor BPKP mendelik. Ada 200 pos penerimaan nonbujet bagi Waryono setiap bulannya. Setiap pos paling kecil mengalirkan uang sebesar Rp750 ribu ke kantong alumnus Universitas Tarumanegara, Jakarta, itu.
Kepala BPKP Mardiasmo mengakui ada permintaan khusus dari KPK kepada lembaganya untuk melakukan audit investigasi di Kementerian ESDM. Namun, dia menolak mengungkap rincian audit. “Kode etik tidak memperbolehkan kami membuka hasil audit yang diminta KPK. Yang jelas ada audit investigasi di Kementerian ESDM,” katanya kepada SINDO Weekly, Selasa pekan ini.
Jika melihat data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, harta Waryono memang wah. Total hartanya mencapai Rp41,97 miliar pada laporan tahun 2011 atau menggelembung dua setengah kali lipat dari laporan tahun 2008 sebesar Rp16,74 miliar.
Waryono sepertinya hobi mengoleksi tanah. Dia memiliki 212 kavling tanah dan bangunan dengan luas antara 150-3.000 meter persegi. Sebagian besar kavling tersebut berada di Tangerang Selatan. Sisanya di Bogor dan Jakarta Selatan. Nilai tanah dan bangunan ini mencapai 89% dari total kekayaannya atau Rp37,7 miliar.
Pengaruh Waryono pun merambah hingga keluar Kementerian Energi. Sebagai Sekjen Kementerian, pria yang kerap disapa “brother” oleh koleganya itu memimpin Yayasan Pertambangan dan Energi, organisasi sosial yang dibentuk dan dikelola para pejabat migas.
Persoalannya, Yayasan tak hanya bergerak di bidang sosial tapi menjamah bisnis yang berhimpitan langsung dengan wilayah kewenangan Kementerian. Salinan brosur Yayasan yang diperoleh SINDO Weekly menyebutkan sejumlah portofolio usaha Yayasan, dari jasa konsultasi, supplier, hingga kontraktor infrastruktur migas, mineral, batubara, dan kelistrikan.
Meskipun tak ada satu pun pasal dalam Peraturan Menteri yang menyebut data bisa diperjualbelikan kepada pihak investor, bisnis utama Patra Nusa adalah menjajakan data-data tersebut kepada calon investor. Bahkan data terbaru sekalipun masuk dalam daftar yang dilego. Tarifnya bisa mencapai USD80.000 – USD237.000, atau sekira Rp910 juta – Rp2,7 miliar per paket data per perusahaan.
Sumber SINDO Weekly di Kementerian ESDM mengatakan salah satu pos penerimaan terbesar bagi Waryono berasal dari Patra Nusa. Alih-alih masuk ke pos penerimaan bukan pajak pada Pusat Data Kementerian Energi, hasil dagangan data migas dan pertambangan, malah menjelejeh ke pundi-pundi Waryono.
Baca selengkapnya di SINDO Weekly No. 38, Tahun 2, 2013. Terbit hari ini Kamis 21 November 2013.
KPK duga Widodo aktor intelektual suap Rudi
Pejabat Pertamina dibidik KPK
(hyk)
Explore More