Ibu Negara usul PAUD jadi program wajib belajar

Sindonews.com - Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono mengusulkan jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) menjadi program wajib belajar. Apalagi fase usia dini merupakan saat pembentukan mental dan spiritual anak.

Ibu Ani mengingatkan, usia 0-6 tahun seorang anak akan mengalami periode usia emas. Pada fase tersebut, perkembangan mental dan spiritual anak terbentuk. Oleh karena, Bunda PAUD Nasional ini meminta Kemendikbud untuk mempertimbangkan wajib belajar pada Taman Kanak-kanak, yang merupakan bagian dari PAUD.

"PAUD adalah pendidikan dasar yang tidak bisa diabaikan. Ini juga tanggung jawab orangtua untuk menyukseskan pendidikan anak usia dini, sesuai dengan perannya masing-masing," katanya dalam siaran pers yang diterima KORAN SINDO, Selasa (19/11/2013).

Pada sambutannya di Rakornas Bunda Paud Nasional di Istana Negara, Ibu Negara menjelaskan, pendidikan usia 0-6 tahun merupakan masa untuk menanamkan karakter pada anak. Ini lebih berharga daripada investasi apapun. Bahkan pengalaman anak di tahun-tahun pertama akan menentukan apakah sang anak nantinya mampu menghadapi tantangan dan berhasil dalam pekerjaannya.

Sampai saat ini, jumlah anak usia dini 0-6 tahun mencapai 32,7 juta. Dari jumlah tersebut, yang telah terlayani sebanyak 12,6 juta atau sebanyak 38,57 %. Untuk meningkatkan target Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD pada usia 0-6 tahun, Ibu Negara mengatakan, maka PAUD sebagai pendidikan wajb pra dasar merupakan syarat utama.

Kedua, memperluas peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan PAUD. Dan ketiga, meningkatkan peran Bunda PAUD di Kabupaten dan Kota. "Bunda PAUD adalah profesi sukarela yang dilandasi rasa kasih sayang sehingga harus dapat menjadi lokomotif untuk dapat mendorong segenap elemen dalam masyarakat," kata Ibu Ani.

Dia menyebutkan, peningkatan APK PAUD berbanding lurus dengan pembangunan sejumlah lembaga PAUD. Pada tahun 2011 terdapat 140.309 lembaga, lantas bertambah menjadi 162.748 PAUD pada tahun 2012. Meski demikian dia meminta semua pihak tidak berpuas diri. Pasalnya pencapaian besar untuk memasyarakatkan PAUD masih menemui rintangan.

Ibu Negara berharap dengan keterlibatannya sebagai Bunda PAUD Indonesia dapat mendorong kepala daerah untuk lebih aktif lagi dalam memacu perkembangan PAUD di wilayah masing-masing, guna menyiapkan SDM yang cerdas dan komprehensif. Selain itu, pemerintah juga akan semakin gencar menggelar kebijakan 'Satu Desa Satu PAUD'.

Mendikbud Mohammad Nuh mengajak seluruh masyarakat untuk menyemai benih-benih anak PAUD. Pasalnya merekalah yang 30 tahun mendatang akan mengelola bangsa ini. Dia juga mengatakan, pemerintah berusaha melakukan sinergi antara Posyandu dan fasilitas PAUD yang ada di desa-desa. "Dua kekuatan itu kalau diintegrasaikan, akan menciptakan generasi yang dahsyat di kemudian hari," M Nuh menambahkan.

Mantan rektor ITS ini menyebutkan, hingga November 2013 jumlah Bunda PAUD di tingkat provinsi sebanyak 31 orang, dan pada tingkat Kabupaten/kota berjumlah 309 orang. Ada tiga provinsi yang belum memiliki Bunda PAUD, yakni Banten, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Utara. “Tidak ada cara lain kecuali memberikan layanan pendidikan dan kesehatan kepada anak-anak usia dini dan Bunda PAUD dapat membantu memgarahkan PAUD di masing-masing daerah menjadi lebih baik lagi,” terangnya.

Guru PAUD di Depok minim pelatihan