MK minta penambahan personel ke Polri
Jum'at, 15 November 2013 - 12:12 WIB
MK minta penambahan personel ke Polri
A
A
A
Sindonews.com - Guna mendukung sistem pengamanan yang baru, Mahkamah Konstitusi (MK) bakal meminta penambahan personel yang bertugas di lembaga peradilan konstitusi tersebut.
"Sebenarnya setiap sidang putusan itu ditambah aparat keamanannya, berbeda dengan hari-hari biasa. Itu ke depan, saya minta kepada Kapolri untuk ditambah lagi aparat keamanan itu. Jadi keamanan internal kita perketat, kemudian aparat keamanan kita perkuat," ujar Ketua MK Hamdan Zoelva saat jumpa pers di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2013).
Lebih lanjut dia mengakui bahwa jumlah personel aparat kepolisian yang bertugas saat peristiwa kerusuhan yang terjadi atau saat sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Provinsi Maluku kemarin siang, masih kurang.
"Saya sudah bicara dengan Kapolres Jakarta Pusat kemarin, aparat keamanan itu pecah konsentrasinya karena ada tiga demo. Demo buruh depan Istana, demo depan MK, dan pengamanan di halaman lingkungan MK," katanya.
Seperti diketahui, pada putaran pertama, Pemilukada Provinsi Maluku itu sudah dimenangkan oleh pasangan calon Abdullah Vanath-Marthen Jonas. Akan tetapi, para saingannya di pemilukada itu merasa terdapat pelanggaran, terutama politik uang dan penyebaran SMS untuk memengaruhi masyarakat memilih pasangan Abdullah-Marten.
Maka dari itu, diajukan gugatan ke MK dengan Pihak Termohon KPU Provinsi Maluku dan Pihak Terkait I Abdullah Vanath-Marthen Jonas, serta Pihak Terkait II Said Assagaff-Zeth Sahuburua.
Ketua MK jelaskan penyebab kericuhan di persidangannya
"Sebenarnya setiap sidang putusan itu ditambah aparat keamanannya, berbeda dengan hari-hari biasa. Itu ke depan, saya minta kepada Kapolri untuk ditambah lagi aparat keamanan itu. Jadi keamanan internal kita perketat, kemudian aparat keamanan kita perkuat," ujar Ketua MK Hamdan Zoelva saat jumpa pers di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2013).
Lebih lanjut dia mengakui bahwa jumlah personel aparat kepolisian yang bertugas saat peristiwa kerusuhan yang terjadi atau saat sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Provinsi Maluku kemarin siang, masih kurang.
"Saya sudah bicara dengan Kapolres Jakarta Pusat kemarin, aparat keamanan itu pecah konsentrasinya karena ada tiga demo. Demo buruh depan Istana, demo depan MK, dan pengamanan di halaman lingkungan MK," katanya.
Seperti diketahui, pada putaran pertama, Pemilukada Provinsi Maluku itu sudah dimenangkan oleh pasangan calon Abdullah Vanath-Marthen Jonas. Akan tetapi, para saingannya di pemilukada itu merasa terdapat pelanggaran, terutama politik uang dan penyebaran SMS untuk memengaruhi masyarakat memilih pasangan Abdullah-Marten.
Maka dari itu, diajukan gugatan ke MK dengan Pihak Termohon KPU Provinsi Maluku dan Pihak Terkait I Abdullah Vanath-Marthen Jonas, serta Pihak Terkait II Said Assagaff-Zeth Sahuburua.
Ketua MK jelaskan penyebab kericuhan di persidangannya
(lal)
