Kericuhan di MK, jangan cari kambing hitam
Jum'at, 15 November 2013 - 08:56 WIB
Kericuhan di MK, jangan cari kambing hitam
A
A
A
Sindonews.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai tragedi kerusuhan yang terjadi di lembaga peradilan tinggi negara yakni Mahkamah Konstitusi (MK) tidak perlu dicari-cari kambing hitamnya.
Namun yang harus dilakukan saat ini adalah institusi MK harus melakukan introspeksi diri. "Tidak perlu mencari yang salah saat ini," kata Koordinator MAKI dalam pesan singkatnya, Kamis (14/11/2013).
Selain itu, dalam tragedi kerusuhan tersebut, MAKI juga mengatakan bahwa MK masih belum menuju kedewasaan. Untuk itu, menurut MAKI, MK memerlukan sebuah pengawasan.
"Namun yang diperlukan MK saat ini adalah kedewasaan dan kenegarawanan MK untuk menerima pengawasan demi kebaikan MK sendiri," pungkas Boyamin.
Boyamin menambahkan, bahwa saat ini seluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas institusi MK harus mengurangi ego masing-masing dan bersama-sama membangun MK kembali.
"Termasuk Presiden yang ikut bersalah karena telah terbitkan Perppu tanpa melibatkan MK," pungkas Boyamin.
Seperti diberitakan sebelumnya, putusan sengketa Pemilukada Provinsi Maluku di Gedung Mahkamah Konstitusi berakhir ricuh. Puluhan pendukung salah satu calon pasangan gubernur dan wakil gubernur masuk ke ruang sidang dan nyaris menghajar majelis hakim.
Kemuliaan Hakim MK telah memudar
Namun yang harus dilakukan saat ini adalah institusi MK harus melakukan introspeksi diri. "Tidak perlu mencari yang salah saat ini," kata Koordinator MAKI dalam pesan singkatnya, Kamis (14/11/2013).
Selain itu, dalam tragedi kerusuhan tersebut, MAKI juga mengatakan bahwa MK masih belum menuju kedewasaan. Untuk itu, menurut MAKI, MK memerlukan sebuah pengawasan.
"Namun yang diperlukan MK saat ini adalah kedewasaan dan kenegarawanan MK untuk menerima pengawasan demi kebaikan MK sendiri," pungkas Boyamin.
Boyamin menambahkan, bahwa saat ini seluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas institusi MK harus mengurangi ego masing-masing dan bersama-sama membangun MK kembali.
"Termasuk Presiden yang ikut bersalah karena telah terbitkan Perppu tanpa melibatkan MK," pungkas Boyamin.
Seperti diberitakan sebelumnya, putusan sengketa Pemilukada Provinsi Maluku di Gedung Mahkamah Konstitusi berakhir ricuh. Puluhan pendukung salah satu calon pasangan gubernur dan wakil gubernur masuk ke ruang sidang dan nyaris menghajar majelis hakim.
Kemuliaan Hakim MK telah memudar
(lal)
