Dari 9.005 Puskesmas, hanya 7,4% punya dokter
Senin, 11 November 2013 - 21:22 WIB
Dari 9.005 Puskesmas, hanya 7,4% punya dokter
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Eksekutif Indonesia Hospital And Clinic Watch (INHOTCH) Fikri Suadu mengatakan, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak ditopang dengan fasilitas, infrastruktur, sumber daya kesehatan maupun jumlah pendistribusian tenaga kesehatan.
Saat ini, 746 rumah sakit milik pemerintah dan 126 rumah sakit swasta tidak mempunyai dokter spesialis penyakit dalam, 139 rumah sakit tidak memiliki dokter spesialis bedah, 167 tidak memiliki dokter spesialis anak dan 117 rumah sakit tidak memiliki dokter spesialis kandungan.
"Ini sama dengan 9.005 Puskesmas di Indonesia, hanya 7,4 persen yang memiliki dokter gigi dan dokter umum," kata Fikri saat ditemui diskusi INHOTCH, di Jakarta, Senin (11/11/2013).
Menurut dia, jumlah tempat tidur juga harus dipenuhi pemerintah, pasalnya 685 rumah sakit umum pemerintah hanya 101.039 jumlah tempat tidur. Dari jumlah tersebut 46.986 tempat tidur masuk dalam katagori kelas III.
"Ini jumlah yang minim jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 28.594.600 jiwa, karena akan ada 608 masyarakat miskin yang akan berebutan satu tempat tidur," papar dia.
Fikri mengatakan, kondisi pelayanan primer masih di kepulauan hanya sekitar 6,4 persen, sedangkan di daerah perbatasan hanya 1,2 persen. Seharusnya fasilitas kesehatan dasar yang ada di puskesmas lebih dimaksimalkan.
Dari 9.005 Puskesmas di Indonesia hanya sekira 18,6 persen atau 1.600-an Puskesmas yang masuk ke dalam kategori Puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan ibu hamil, bersalin dan nifas kepada bayi.
"Padahal Indonesia sedang gencar mengejar target MDGs (Millennium Development Goals) 2015 mendatang, tetapi tidak dibarengi dengan fasilitas kesehatan," tegasnya. (maf)
Berita terkait:
Pemerintah imbau pemda perbaiki mutu Puskesmas
Saat ini, 746 rumah sakit milik pemerintah dan 126 rumah sakit swasta tidak mempunyai dokter spesialis penyakit dalam, 139 rumah sakit tidak memiliki dokter spesialis bedah, 167 tidak memiliki dokter spesialis anak dan 117 rumah sakit tidak memiliki dokter spesialis kandungan.
"Ini sama dengan 9.005 Puskesmas di Indonesia, hanya 7,4 persen yang memiliki dokter gigi dan dokter umum," kata Fikri saat ditemui diskusi INHOTCH, di Jakarta, Senin (11/11/2013).
Menurut dia, jumlah tempat tidur juga harus dipenuhi pemerintah, pasalnya 685 rumah sakit umum pemerintah hanya 101.039 jumlah tempat tidur. Dari jumlah tersebut 46.986 tempat tidur masuk dalam katagori kelas III.
"Ini jumlah yang minim jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 28.594.600 jiwa, karena akan ada 608 masyarakat miskin yang akan berebutan satu tempat tidur," papar dia.
Fikri mengatakan, kondisi pelayanan primer masih di kepulauan hanya sekitar 6,4 persen, sedangkan di daerah perbatasan hanya 1,2 persen. Seharusnya fasilitas kesehatan dasar yang ada di puskesmas lebih dimaksimalkan.
Dari 9.005 Puskesmas di Indonesia hanya sekira 18,6 persen atau 1.600-an Puskesmas yang masuk ke dalam kategori Puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan ibu hamil, bersalin dan nifas kepada bayi.
"Padahal Indonesia sedang gencar mengejar target MDGs (Millennium Development Goals) 2015 mendatang, tetapi tidak dibarengi dengan fasilitas kesehatan," tegasnya. (maf)
Berita terkait:
Pemerintah imbau pemda perbaiki mutu Puskesmas
(hyk)
