Menteri PANRB kritisi dana pendidikan dan distribusi guru
Kamis, 07 November 2013 - 18:50 WIB
Menteri PANRB kritisi dana pendidikan dan distribusi guru
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengritisi tentang dana pendidikan yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp300 triliun.
Namun ironisnya ketersediaan guru di pelosok negeri ini masih belum terpenuhi secara memadai. Azwar menilai pendidikan merupakan masalah yang urgen, karena ini masalah anak bangsa.
“Kalau negara mengeluarkan dana Rp300 triliun, tapi tidak bisa menyediakan guru SD yang ada di desa, itu zalim” tuturnya pada pembukaan rapat koordinasi layanan dasar pelayanan publik di Kementerian PANRB, Kamis (7/11/2013), dikutip laman menpan.go.id.
Harapan anak–anak yang ada di pedesaan adalah bisa menjadi pintar dan tidak dibodohi lagi. “Kalau bupati tidak bisa urus pendidikan yang ada di daerahnya, copot 'jengkolnya',” tutur dia lagi.
Sebagai gambaran diungkapkan, jika guru megajar enam kelas setiap hari, mustahil para murid bisa melaksanakan ujian. Apa namanya kalau pelayanan dasar saja tidak bisa kita urus.
Pelayanan publik merupakan ujung dari reformasi birokrasi. Di bagian hulu, juga perlu dilakukan audit kelembagaan, agar tidak kegemukan. “Lembaga seharusnya membuat input menjadi outcome. Tetapi yang terjadi saat ini, yang dicari bukan outcome-nya, tapi income,” tandas Azwar.
Selain kelembagaan, perizinan juga diaudit, karena terlalu berbelit-belit. Investor yang seharusnya dengan mudah masuk, terkadang enggan mengurus perijinan, dan lebih memilih berinvestasi ke negara lainnya, lantaran hal sepele yang bisa merugikan negara.
Menteri PANRB mengajak para peserta rakor agar memperbanyak titik-titik pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. ”Jika ada sebatang pohon yang berat sekali di situ, masa tidak bisa dipindahkan. Kita ajak sepuluh orang untuk angkat sama-sama, pasti bisa kita angkat. Kebersamaan itulah yang kita gali,” kata Azwar beranalogi.
Pendidikan rendah ikut sumbang tingginya angka migrasi
Namun ironisnya ketersediaan guru di pelosok negeri ini masih belum terpenuhi secara memadai. Azwar menilai pendidikan merupakan masalah yang urgen, karena ini masalah anak bangsa.
“Kalau negara mengeluarkan dana Rp300 triliun, tapi tidak bisa menyediakan guru SD yang ada di desa, itu zalim” tuturnya pada pembukaan rapat koordinasi layanan dasar pelayanan publik di Kementerian PANRB, Kamis (7/11/2013), dikutip laman menpan.go.id.
Harapan anak–anak yang ada di pedesaan adalah bisa menjadi pintar dan tidak dibodohi lagi. “Kalau bupati tidak bisa urus pendidikan yang ada di daerahnya, copot 'jengkolnya',” tutur dia lagi.
Sebagai gambaran diungkapkan, jika guru megajar enam kelas setiap hari, mustahil para murid bisa melaksanakan ujian. Apa namanya kalau pelayanan dasar saja tidak bisa kita urus.
Pelayanan publik merupakan ujung dari reformasi birokrasi. Di bagian hulu, juga perlu dilakukan audit kelembagaan, agar tidak kegemukan. “Lembaga seharusnya membuat input menjadi outcome. Tetapi yang terjadi saat ini, yang dicari bukan outcome-nya, tapi income,” tandas Azwar.
Selain kelembagaan, perizinan juga diaudit, karena terlalu berbelit-belit. Investor yang seharusnya dengan mudah masuk, terkadang enggan mengurus perijinan, dan lebih memilih berinvestasi ke negara lainnya, lantaran hal sepele yang bisa merugikan negara.
Menteri PANRB mengajak para peserta rakor agar memperbanyak titik-titik pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. ”Jika ada sebatang pohon yang berat sekali di situ, masa tidak bisa dipindahkan. Kita ajak sepuluh orang untuk angkat sama-sama, pasti bisa kita angkat. Kebersamaan itulah yang kita gali,” kata Azwar beranalogi.
Pendidikan rendah ikut sumbang tingginya angka migrasi
(lal)
