Guru SMK akan direkrut dari industri
Kamis, 07 November 2013 - 16:11 WIB
Guru SMK akan direkrut dari industri
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah akan merekrut guru produktif di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari kalangan professional industri. Status pendidikan mereka akan disetarakan dengan sarjana atau diploma.
Dirjen Pendidikan Menengah Achmad Jazidie mengatakan, kekurangan guru produktif di SMK memang tidak terhindari. Pasalnya jurusan pendidikan guru di lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) belum mencakup keahlian yang diperlukan di SMK.
“Jurusan di SMK semakin banyak, seperti teknik pengelasan atau pembuatan mesin kapal terbang,” katanya di gedung Kemendikbud, Jakarta, Kamis (7/11/2013).
Jazidie menambahkan, selain itu jika mengandalkan pendidikan formal maka untuk mengisi kebutuhan guru SMK pun semakin lama. Ditambah pula persyaratan guru mesti berijazah strata 1 (S1) ataupun diploma empat (D4).
Oleh karena itu mesti dicari alternatif lain agar sistem pengajaran di sekolah khusus keahlian ini tidak semakin tersendat. Apalagi untuk mendukung pendidikan menengah universal (PMU) dibutuhkan sekitar 15.000 guru SMK tambahan.
Menjawab hal tersebut, ujar Jazidie, pemerintah sedang membuat skema pemenuhan guru produktif SMK di daerah-daerah. Cara yang paling memungkinkan ialah mengangkat tenaga professional yang sudah lama berkecimpung di dunia industri. “Kita akan mengangkat praktisi yang memiliki pengetahuan selevel tinggi di dunia industri,” terangnya.
Pemerintah akan memberikan afirmasi pendidikan bagi mereka melalui Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dia menerangkan, KKNI ialah ialah penyetaraan dan pengintegrasian sector pendidikan dengan pelatihan dan pengalaman kerja. kesemuanya dirangkum dalam skema pengakuan kemampuan kerja yang yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.
Dia menerangkan, bagi professional yang akan direkrut nanti dan belum memiliki gelar sarjana maka akan disetarakan dengan S1 atau D4. Yang terpenting adalah, tutur Jazidie, pengalaman dan kemampuan mereka sudah diakui di kalangan industri.
“Kami utamakan di daerah-daerah yang sudah sering bersentuhan dengan dunia industri,” ungkap mantan Direktur Kelembagaan dan Kerja sama Ditjen Pendidikan Tinggi ini.
Pertahun 3,3 juta anak tak bisa lanjutkan pendidikan
Dirjen Pendidikan Menengah Achmad Jazidie mengatakan, kekurangan guru produktif di SMK memang tidak terhindari. Pasalnya jurusan pendidikan guru di lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) belum mencakup keahlian yang diperlukan di SMK.
“Jurusan di SMK semakin banyak, seperti teknik pengelasan atau pembuatan mesin kapal terbang,” katanya di gedung Kemendikbud, Jakarta, Kamis (7/11/2013).
Jazidie menambahkan, selain itu jika mengandalkan pendidikan formal maka untuk mengisi kebutuhan guru SMK pun semakin lama. Ditambah pula persyaratan guru mesti berijazah strata 1 (S1) ataupun diploma empat (D4).
Oleh karena itu mesti dicari alternatif lain agar sistem pengajaran di sekolah khusus keahlian ini tidak semakin tersendat. Apalagi untuk mendukung pendidikan menengah universal (PMU) dibutuhkan sekitar 15.000 guru SMK tambahan.
Menjawab hal tersebut, ujar Jazidie, pemerintah sedang membuat skema pemenuhan guru produktif SMK di daerah-daerah. Cara yang paling memungkinkan ialah mengangkat tenaga professional yang sudah lama berkecimpung di dunia industri. “Kita akan mengangkat praktisi yang memiliki pengetahuan selevel tinggi di dunia industri,” terangnya.
Pemerintah akan memberikan afirmasi pendidikan bagi mereka melalui Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dia menerangkan, KKNI ialah ialah penyetaraan dan pengintegrasian sector pendidikan dengan pelatihan dan pengalaman kerja. kesemuanya dirangkum dalam skema pengakuan kemampuan kerja yang yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.
Dia menerangkan, bagi professional yang akan direkrut nanti dan belum memiliki gelar sarjana maka akan disetarakan dengan S1 atau D4. Yang terpenting adalah, tutur Jazidie, pengalaman dan kemampuan mereka sudah diakui di kalangan industri.
“Kami utamakan di daerah-daerah yang sudah sering bersentuhan dengan dunia industri,” ungkap mantan Direktur Kelembagaan dan Kerja sama Ditjen Pendidikan Tinggi ini.
Pertahun 3,3 juta anak tak bisa lanjutkan pendidikan
(lal)
