Peralihan Universitas Pancasila jadi PTN terkendala lahan
Kamis, 07 November 2013 - 12:50 WIB
Peralihan Universitas Pancasila jadi PTN terkendala lahan
A
A
A
Sindonews.com - Proses peralihan status Universitas Pancasila (UP) menjadi perguruan tinggi negeri (PTN) terkendala soal luas lahan. Karena dalam persyaratan harus memiliki luas lahan 30 hektar.
"Sedangkan UP luasnya hanya 12 hektar," kata Rektor UP Edie Toet Hendratno, Kamis (7/11/2013).
Aturan itu dirasa berat, karena untuk memiliki lahan seluas itu di kawasan Jakarta Selatan sangat sulit. Mengingat kawasan Jakarta Selatan sudah dipenuhi dengan bangunan permanen. Berbeda misalnya dengan kawasan di luar Pulau Jawa. "Apakah aturan ini disamakan antara Jakarta dan daerah lainnya," katanya.
Dia menjelaskan, lahan lahan 12 hektar di Jakarta nilainya lebih tinggi jika dibandingkan dengan di daerah lainnya. Namun hingga kini pihaknya masih terus melakukan pembicaraan lebih intensif dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membahas permasalahan tersebut. "Kami ingin tahu lebih rinci aturan luas lahan terseut," tukas Edie.
Dikatakannya, proses PTN Universitas Pancasila tidak terlepas dari keinginan pimpinan MPR agar UP merupakan tempat studi Pancasila. "Pancasila memang saat ini tidak populer dan ditanggapi sinis dan miring, tetapi kami tetap jalan" katanya.
Tiap dosen diwajibkan memberikan materi mengenai nilai-nilai Pancasila guna pembentukan karakter. Pembekalan itu diberikan selama lima menit sebelum memberikan materi kuliah.
"Sedangkan UP luasnya hanya 12 hektar," kata Rektor UP Edie Toet Hendratno, Kamis (7/11/2013).
Aturan itu dirasa berat, karena untuk memiliki lahan seluas itu di kawasan Jakarta Selatan sangat sulit. Mengingat kawasan Jakarta Selatan sudah dipenuhi dengan bangunan permanen. Berbeda misalnya dengan kawasan di luar Pulau Jawa. "Apakah aturan ini disamakan antara Jakarta dan daerah lainnya," katanya.
Dia menjelaskan, lahan lahan 12 hektar di Jakarta nilainya lebih tinggi jika dibandingkan dengan di daerah lainnya. Namun hingga kini pihaknya masih terus melakukan pembicaraan lebih intensif dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membahas permasalahan tersebut. "Kami ingin tahu lebih rinci aturan luas lahan terseut," tukas Edie.
Dikatakannya, proses PTN Universitas Pancasila tidak terlepas dari keinginan pimpinan MPR agar UP merupakan tempat studi Pancasila. "Pancasila memang saat ini tidak populer dan ditanggapi sinis dan miring, tetapi kami tetap jalan" katanya.
Tiap dosen diwajibkan memberikan materi mengenai nilai-nilai Pancasila guna pembentukan karakter. Pembekalan itu diberikan selama lima menit sebelum memberikan materi kuliah.
(hyk)
