Soal TKI, Pemerintah RI diminta lobi Saudi
Rabu, 06 November 2013 - 21:46 WIB
Soal TKI, Pemerintah RI diminta lobi Saudi
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka mendesak Pemerintah Republik Indonesia (RI), agar melakukan lobi tingkat tinggi dengan Pemerintah Arab Saudi, terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sudah overstayer (melewati batas izin tinggal).
Menurutnya, Pemerintah Indonesia harus meminta agar Saudi lebih cepat dalam memberikan pelayanan konsumsi dan obat-obatan serta pendataan bagi TKI.
“Pemerintah harus memonitor dan turut membantu pemerintah Arab Saudi dalam pemberian makanan dan obat-obatan bagi TKI yang berada di Tarhil, karena pelayanan pemerintah setempat belum maksimal,” kata Rieke berdasarkan siaran pers yang diterima KORAN SINDO, Rabu (6/11/2013).
Rieke juga meminta pemerintah melobi Saudi untuk membuat shelter di Madinatul Hujjat yang dapat menampung 100.000 orang. Sehingga TKI tidak berkumpul di kolong Jembatan Palestina, karena ditutup dan TKI yang ke sana akan diusir oleh kepolisian setempat.
"Bahkan petugas juga harus mendatangi ke masing-masing TKI agar tetap di rumah majikan masing-masing dan tidak terpancing untuk datang ke tarhil dan jembatan Palestina, karena pelayanan belum maksimal," ungkap politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Berita terkait:
Pemerintah didesak pikirkan nasib 73 ribu TKI di Arab
Menurutnya, Pemerintah Indonesia harus meminta agar Saudi lebih cepat dalam memberikan pelayanan konsumsi dan obat-obatan serta pendataan bagi TKI.
“Pemerintah harus memonitor dan turut membantu pemerintah Arab Saudi dalam pemberian makanan dan obat-obatan bagi TKI yang berada di Tarhil, karena pelayanan pemerintah setempat belum maksimal,” kata Rieke berdasarkan siaran pers yang diterima KORAN SINDO, Rabu (6/11/2013).
Rieke juga meminta pemerintah melobi Saudi untuk membuat shelter di Madinatul Hujjat yang dapat menampung 100.000 orang. Sehingga TKI tidak berkumpul di kolong Jembatan Palestina, karena ditutup dan TKI yang ke sana akan diusir oleh kepolisian setempat.
"Bahkan petugas juga harus mendatangi ke masing-masing TKI agar tetap di rumah majikan masing-masing dan tidak terpancing untuk datang ke tarhil dan jembatan Palestina, karena pelayanan belum maksimal," ungkap politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Berita terkait:
Pemerintah didesak pikirkan nasib 73 ribu TKI di Arab
(maf)
