Polri dan DPR didesak anggarkan alat deteksi narkoba
Selasa, 22 Oktober 2013 - 15:07 WIB
Polri dan DPR didesak anggarkan alat deteksi narkoba
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf mendesak Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN), menganggarkan alat deteksi narkoba pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2014.
Dia menilai alat dekeksi narkoba ini penting untuk diposisikan jalur transportasi perbatasan wilayah Indonesia seperti di Bakauheni dan beberapa pelabuhan di Indonesia. Menurutnya, alat pendeteksi narkoba di Bakauheni sudah lama tidak berfungsi, sedangkan di pelabuhan lainnya belum tersedia. Ini akan menjadi pintu masuk yang mudah bagi para pengedar narkoba di Indonesia.
“Dengan alokasi RAPBN 2014, Mabes Polri Rp45 triliun dan BNN Rp792 Milyar, saya mendesak agar alat pendeteksi narkoba di pelabuhan, terutama di Bakauheni yang sudah lama rusak segera dianggarkan untuk diperbaiki atau diganti.” Desak politikus PKS asal Lampung ini dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Mabes Polri dan BNN di Gedung DPR RI, Selasa (22/10/2013).
Menurut Muzzammil, peredaran narkoba sudah sangat mengkhawatirkan, tidak bisa hanya menggunakan insting dan naluri saja untuk deteksi narkoba. “Perlu strategi, keahlian, dan teknologi canggih untuk mendeteksi keberadaan narkoba di tempat-tempat umum seperti di pelabuhan dan bandara.” Jelasnya.
Sebagai contoh, kata Muzzammil, di Pelabuhan Bakauheni setiap hari dilalui sekitar 3.000 orang pejalan kaki, dan sekitar 5.000 unit kendaraan bermotor.”Pengangkutan narkoba dengan truk, bus, dan mobil pribadi melalui jalur pelabuhan ini jumlahnya sangat besar untuk menyalurkan nakorba dari Aceh, Malaysia, dan Singapura dengan tujuan akhir pulau Jawa, pulau terpadat se-Indonesia, sekitar 60 persen penduduk Indonesia di sini. Parahnya, di Merak menuju Bakauheni tidak ada <>seaport interdiction.” Paparnya.
Tangkapan terbesar narkoba terbesar di Indonesia, terang Muzzammil, terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan berupa ganja 4,7 ton. “Jika BNN dan Polri mampu menangkap 4,7 ton narkoba dengan asumsi perorang menggunakan 1 gram narkoba maka sama artinya menyelamatkan 4,7 juta orang, yang mayoritas anak-anak dan remaja dari bahaya narkoba.”Jelasnya.
Namun, menurut BNN tangkapan sebesar 4,7 ton itu hanya 5 persen. “Artinya 95 persen atau sekitar 94 ton potensi tangkapan BNN dan Polri berasal dari Aceh, Singapura, Malaysia, dan Timor Leste, serta daerah dan negara lain lolos dari pengawasan mereka.” terangnya.
Hal ini menurut Muzzammil membuktikan bahwa BNN dan Polri hanya fokus pemberantasan narkoba di hilir. Sedangkan di hulu seperti bos jaringan narkoba internasional, bandar lokal, dan pemilik pabrik narkoba di Indonesia masih santai memproduksi dan mengedarkan narkoba. “Saya mendesak BNN dan Polri harus fokus memberantas narkoba dari hulu.”Tegasnya.
Bahaya dan korban narkoba, kata Muzzammil, saat ini adalah paling besar dan serius terahadap generasi muda dan masa depan bangsa. “Korban narkoba saat ini sudah mencapai 4,5 juta orang, mayoritas anak-anak dan remaja. Jumlah kerugian secara materiil mencapai Rp48 triliun per tahun.” Tuturnya.
Untuk itu, ia mendesak agar rekan-rekannya di DPR dan Presiden harus memperkuat politik anggaran pemberantasan narkoba secara signifikan dan menjadikan pemberantasan narkoba menjadi gerakan nasional.
Baca juga berita: BNN lakukan pembinaan kepada konselor narkoba
Dia menilai alat dekeksi narkoba ini penting untuk diposisikan jalur transportasi perbatasan wilayah Indonesia seperti di Bakauheni dan beberapa pelabuhan di Indonesia. Menurutnya, alat pendeteksi narkoba di Bakauheni sudah lama tidak berfungsi, sedangkan di pelabuhan lainnya belum tersedia. Ini akan menjadi pintu masuk yang mudah bagi para pengedar narkoba di Indonesia.
“Dengan alokasi RAPBN 2014, Mabes Polri Rp45 triliun dan BNN Rp792 Milyar, saya mendesak agar alat pendeteksi narkoba di pelabuhan, terutama di Bakauheni yang sudah lama rusak segera dianggarkan untuk diperbaiki atau diganti.” Desak politikus PKS asal Lampung ini dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Mabes Polri dan BNN di Gedung DPR RI, Selasa (22/10/2013).
Menurut Muzzammil, peredaran narkoba sudah sangat mengkhawatirkan, tidak bisa hanya menggunakan insting dan naluri saja untuk deteksi narkoba. “Perlu strategi, keahlian, dan teknologi canggih untuk mendeteksi keberadaan narkoba di tempat-tempat umum seperti di pelabuhan dan bandara.” Jelasnya.
Sebagai contoh, kata Muzzammil, di Pelabuhan Bakauheni setiap hari dilalui sekitar 3.000 orang pejalan kaki, dan sekitar 5.000 unit kendaraan bermotor.”Pengangkutan narkoba dengan truk, bus, dan mobil pribadi melalui jalur pelabuhan ini jumlahnya sangat besar untuk menyalurkan nakorba dari Aceh, Malaysia, dan Singapura dengan tujuan akhir pulau Jawa, pulau terpadat se-Indonesia, sekitar 60 persen penduduk Indonesia di sini. Parahnya, di Merak menuju Bakauheni tidak ada <>seaport interdiction.” Paparnya.
Tangkapan terbesar narkoba terbesar di Indonesia, terang Muzzammil, terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan berupa ganja 4,7 ton. “Jika BNN dan Polri mampu menangkap 4,7 ton narkoba dengan asumsi perorang menggunakan 1 gram narkoba maka sama artinya menyelamatkan 4,7 juta orang, yang mayoritas anak-anak dan remaja dari bahaya narkoba.”Jelasnya.
Namun, menurut BNN tangkapan sebesar 4,7 ton itu hanya 5 persen. “Artinya 95 persen atau sekitar 94 ton potensi tangkapan BNN dan Polri berasal dari Aceh, Singapura, Malaysia, dan Timor Leste, serta daerah dan negara lain lolos dari pengawasan mereka.” terangnya.
Hal ini menurut Muzzammil membuktikan bahwa BNN dan Polri hanya fokus pemberantasan narkoba di hilir. Sedangkan di hulu seperti bos jaringan narkoba internasional, bandar lokal, dan pemilik pabrik narkoba di Indonesia masih santai memproduksi dan mengedarkan narkoba. “Saya mendesak BNN dan Polri harus fokus memberantas narkoba dari hulu.”Tegasnya.
Bahaya dan korban narkoba, kata Muzzammil, saat ini adalah paling besar dan serius terahadap generasi muda dan masa depan bangsa. “Korban narkoba saat ini sudah mencapai 4,5 juta orang, mayoritas anak-anak dan remaja. Jumlah kerugian secara materiil mencapai Rp48 triliun per tahun.” Tuturnya.
Untuk itu, ia mendesak agar rekan-rekannya di DPR dan Presiden harus memperkuat politik anggaran pemberantasan narkoba secara signifikan dan menjadikan pemberantasan narkoba menjadi gerakan nasional.
Baca juga berita: BNN lakukan pembinaan kepada konselor narkoba
(lal)
